Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi, Bima Hadiri Hakordia

Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi, Bima Hadiri Hakordia
Foto: INILAH/Rizki Mauludi

INILAH, Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya mendapat kehormatan untuk menghadiri acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tingkat Nasional yang dipusatkan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Senin (9/12/2019).

Bima hadir di gedung KPK mengenakan batik khas Bogor berwarna hitam bermotif Kujang. Bima Arya tiba di gedung anti rasuah tersebut sekitar pukul 08.33 WIB. Bima terlihat bersemangat memasuki gedung sambil menyapa rekan-rekan media yang ingin meminta tanggapan dari orang nomor satu di Kota Bogor.

Bima mengatakan, Hakordia merupakan momentum untuk mengingatkan kepada semua bahwa tantangan saat ini masih berat, bukan saja bidang penindakan tapi pencegahan.

"Ke depan kita semua peduli bagaimana KPK tetap memiliki gigi, fokusnya sama lebih banyak di pencegahan, tetapi tetap penindakan juga ada," ungkap Bima kepada wartawan, Senin (9/12/2019).

Bima melanjutkan, sebagai kepala daerah dirinya ingin terus berkolaborasi dengan KPK dan seluruh aktivis pegiat antikorupsi agar sama-sama menjaga.

"Tujuannya agar tidak terjebak, 'jebakan batman' kepala daerah," tambahnya.

Turut hadir Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, para duta besar. Sejumlah kepala daerah yang dianggap berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan KPK, diantaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Kepulauan Meranti Irwan dan lainnya.

Diketahui dalam kegiatan tersebut, KPK mengajak segenap pemangku kepentingan membangun kesadaran dan semangat perlawanan terhadap korupsi melalui pendekatan humanis dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk masyarakat.

Karena menurut KPK pencegahan korupsi merupakan upaya kolektif yang tidak dapat dilakukan KPK sendirian. Partisipasi dan pelibatan masyarakat adalah hal yang mutlak. Dan Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui progress dan capaian upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan bersama itu. (Rizki Mauludi)