Aturan Teknis, BPN dan Pemkab Cirebon Masih Buntu

Aturan Teknis, BPN dan Pemkab Cirebon Masih Buntu

INILAH, Cirebon - Persoalan pertimbangan teknis (Pertek) Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menjadi polemik antara pihak BPN Kabupaten Cirebon dengan Pemkab Cirebon terus bergulir.

Pertemuan antara pihak BPN, Pemkab Cirebon, BPN pusat dan dihadiri unsur Forkompimda Kabupaten Cirebon, Senin (9/12/2019) malam masih belum menemukan titik temu. 

Pertemuan tertutup itu, masih belum menemukan formula yang tepat bagaimana menyinkronkan tafsir Perda yang dibaca BPN. Diduga, BPN tetap ngotot dengan acuan PP No 24 tahun 2018 terkait pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik.

"Belum ada titik temu untuk menyelesaikan Pertek BPN. Masing masing beda penafsiran tentang perda RTRW (rencana tata ruang wilayah). Padahal BPN mengacu PP 24 tahun 2018 dan perda RTRW," kata Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, usai rapat tertutup tersebut.

Namun, dia mengakui Pemkab Cirebon juga berpegang pada RTRW yang ada, pihaknya akan membentuk tim. Nantinya, akan meminta fatwa ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Kalau dibiarkan terus, dia memastikan akan banyak investor yang hengkang dari Kabupaten Cirebon.

"Kami sebenarnya punya diskresi namun mereka tetap tidak memberikan ruang. Alasannya mereka itu lembaga vertikal. Kalau begitu, nanti awal tahun akan saya umumkan ke publik, bahwa investasi di Kabupaten Cirebon akan menemui kesulitan. Ini karena beda pemahaman soal perda RTRW antara BPN dan Pemkab Cirebon," papar Imron.

Di tempat yang sama, Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon Uus Sudrajat mengatakan kaitan Pertek untuk investasi di Kabupaten Cirebon masih dikomunikasikan. 

Persoalannya karena masih ada permasalahan perbedaan cara membaca perda RTRW. Sementara Perbup mulai dari UU No 26 sampai dengan Permen No 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, tertulis bahwa izin pemanfaatan ruang itu sudah menjadi wewenang pemda.

"Artinya, fatwa perencanaan dan pengarahan lokasi ada di pemerintah daerah. Jadi menurut kita, ketika orang sudah memiliki fatwa, sudah selesai,” tukasnya.

Sayangnya, tidak ada sama sekali komentar apapun dari pihak BPN. Selesai rapat, kepala BPN Kabupaten Cirebon, Lutfi Zakaria bergegas untuk pulang. (Maman Suharman)