BKPSDM KBB Imbau P3K Wajib Ikut CPNS

BKPSDM KBB Imbau P3K Wajib Ikut CPNS
Ilustrasi (agus sn)

INILAH, Ngamprah - Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2019 batal dilakukan.

Pasalnya, dalam rapat kerja nasional (rakornas) beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa formasi yang ditetapkan hanya untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengadaan Mutasi Pegawai (PMP) Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB, Dini Setiawati menuturkan, Bandung Barat tidak memiliki jatah dari pemerintah pusat. Namun, sebelumnya Pemda Bandung Barat telah mengusulkan sebanyak 350 formasi pada pemerintah pusat untuk P3K dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Kita sudah usulkan dengan persentase 30 persen untuk slot CPNS dan 70 persen untuk tenaga P3K. Namun, pusat hanya menetapkan 318 formasi untuk CPNS saja berdasarkan SK Permenpan RB Nomor 510," tuturnya saat di temui INILAH di ruangannya, Senin (9/12/2019).

Dini mengungkapkan, saat ini pemerintah pusat telah mengatur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbeda dengan sebelumnya. Untuk tenaga honor tidak bisa begitu saja diangkat menjadi PNS. "Kalau dulu pegawai honorer bisa  otomatis jadi PNS, namun sekarang semuanya harus melalui tes CPNS," ungkapnya.

Sementara, lanjut Dini, posisi tenaga honor di Kabupaten Bandung Barat saat ini sedang dalam masa redistribusi pegawai. Hal tersebut dilakukan guna menempatkan para pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

"Tenaga honorer yang sudah ada tetap harus mengikuti tes masuk menjadi tenaga P3K laiknya CPNS. Kemudian, disesuaikan dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Dini menerangkan, salah satu yang menjadi persyaratan P3K, yakni harus berpendidikan minimal strata satu (S-1). Dengan demikian, tenaga honor yang tidak masuk persyaratan harus terus meningkatkan kompetensi dan kemampuannya agar mampu bersaing dengan yang lainnya.

"Ya syukur kalau ada perubahan peraturan bisa untuk lulusan SMA, namun kondisi saat ini kan aturan mengharuskan sarjana," terangnya.

Dini mengaku, sejauh ini Pemda Bandung Barat telah mengunci jumlah keberadaan tenaga honor yang ada di wilayahnya. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni tidak diperkenankan mengangkat tenaga honor.

"Langkah Bupati saat ini adalah melakukan redistribusi tenaga honor sesuai dengan kompetensi dan bidang pendidikan yang dimiliki," ujarnya.

Dini menilai, selama ini tenaga honor yang ada di Kabupaten Bandung Barat sebagian besar mampu memberikan kontribusi yang positif bagi Pemkab Bandung Barat dan keberadaan tenaga non-PNS ini sangat membantu kerja setiap OPD.

"Mereka (tenaga honor) sangat diperlukan, terlebih saat ini Pemkab Bandung Barat kekurangan PNS kurang lebih 4.000-an dari kebutuhan sebanyak 13.000 orang," pungkasnya. (agus sn)