BPKD KBB Sukses Capai Target BPHTB 2019

BPKD KBB Sukses Capai Target BPHTB 2019
Kepala Bidang Pajak II BPKD KBB Rega Wiguna. (agus sn)

INILAH, Ngamprah - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melalui Bidang Pajak II sukses capai target pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2019.

Hal tersebut berdasarkan data Bidang Pajak II sampai tanggal 6 Desember 2019, dari target pajak BPHTB yang ditetapkan sebesar Rp117,4 miliar, terealisasi sebesar Rp131,594 miliar atau kurang lebih 112,09 persen.

Kepala Bidang Pajak II BPKD KBB Rega Wiguna menuturkan, sampai dengan awal Desember ini pajak BPHTB sudah melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut tidak terlepas dari kerja sama dari semua pihak, baik warga masyarakat khususnya wajib pajak (WP) BPHTB yang patuh dan taat terhadap pembayaran pajak.

“Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ada di KBB serta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) pun juga terlibat, karena mereka yang telah membantu proses realisasi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang berdampak pada pajak BPHTB,” tutur Rega saat ditemui INILAH di ruangannya, Kantor Pemda Bandung Barat, Senin (9/12/2019).

Rega menilai, melihat tren realisasi dan berkas masuk yang telah divalidasi, kemungkinan besarnya pemasukan pajak masih akan bertambah sampai akhir tahun karena ada beberapa wajib pajak seperti kompleks perumahan yang sudah tervalidasi belum melakukan pembayaran pajak, termasuk yang perseorangan.

“Mudah-mudahan bisa mencapai sampat Rp135 miliar atau lebih, kalau dilihat tagihannya lumayan besar dan banyak berkasnya. Rata-rata sehari berkas masuk yang tervalidasi mencapai 60 berkas dengan nilai dan jenis pajak variatif, antara lain jual beli, waris, hibah, tukar-menukar, hingga lelang,” paparnya.

Dia menjelaskan, rata-rata penerimaan dari berbagai jenis peralihan pajak bisa mencapai angka Rp250-350 juta per hari, bahkan bisa mencapai Rp1 miliar.

“Beberapa minggu kemarin, sebanyak tiga kali berturut-turut, pajak yang masuk itu mencapai  Rp1,2-1,5 miliar, bahkan ada yang mencapai Rp13 miliar,” jelasnya.

Rega mengimbau, WP yang belum menunaikan kewajiban pembayaran BPHTB, diharapkan segera menyelesaikannya, karena sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada, untuk batas maksimal pembayaran itu lima hari pasca-tervalidasi. Apabila belum terselesaikan maka petugas akan di validasi ulang sesuai mekanisme.

“Saya harap WP yang masih menunggak, bisa segera melakukan pembayaran pajak untuk kemudian nanti bukti setor lunas BPHTB itu sebagai bahan untuk WP mendapatkan alas hak atas tanah dan bangunan untuk pengajuan AJB maupun sertifikat,” imbaunya.

Selain itu, lanjut Rega, untuk memudahkan pembayaran, pihaknya telah bekerja sama dengan bank persepsi, yaitu Bank Jabar Banten (BJB).

“Jadi WP bisa membayar pajaknya di Bank BJB mana saja, baik via ATM maupun transfer. Kemudian WP bisa konfirmasi ke kita,” ujarnya.

Dikatakan Rega, sampai akhir tahun,  pihaknya sudah melakukan verifikasi terhadap  587 WP  yang telah dicetak sesuai SPPT. Selain itu, pihaknya masih melakukan inventarisasi.

“Mudah-mudahan minggu ini kita sudah dapat datanya, terkait mana wajib pajak yang masih punya tunggakan atau piutang, untuk kemudian kita tindak lanjuti karena sebelumnya sudah kita tindak lanjuti dengan surat teguran, himbauan bahkan kita sekarang kita sering mendatangi WP yang memang masih menunggak PBB,  tidak hanya pelaku usaha, termasuk WP perseorangan,” katanya.

Lebih jauh Rega menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan perangkat wilayah baik itu kecamatan maupun desa dengan cara menyebar format, sebar tools-nya  sekaligus melakukan perbaikan data PBB yang kaitannya dengan kepemilikan yang tertera dengan SPPT.

“Kita sampaikan pada warga masyarakat, khususnya WP untuk pembayaran PBB itu bisa dibayarkan langsung sesuai dengan yang tertera di SPPT di Bank BJB untuk mendapatkan bukti bayar yang sah,” jelasnya.

Rega berharap, masyarakat harus lebih peduli dengan kewajibannya dalam membayar pajak, karena esensi dari pajak itu adalah dari, oleh, dan untuk kita juga. Selain itu, pajak masyarakat KBB untuk KBB juga,  bukan untuk pemda, bukan untuk dinas.

“Kami harap masyarakat bisa membayar pajak PBB sebelum jatuh tempo, kalau pun ada masalah yang berkaitan dengan  hal administrasi bisa langsung datang ke kami atau ke perangkat wilayah melalui desa maupun kecamatan,” tandasnya. (agus sn)