Dadang M Naser: PD Harus Paham Lima Pilar Pengadaan Barang/Jasa

Dadang M Naser: PD Harus Paham Lima Pilar Pengadaan Barang/Jasa
Bupati Bandung Dadang M Naser saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa di Bale Sawala Soreang, Rabu (11/12/2019). (istimewa)
Dadang M Naser: PD Harus Paham Lima Pilar Pengadaan Barang/Jasa
Dadang M Naser: PD Harus Paham Lima Pilar Pengadaan Barang/Jasa

INILAH, Soreang - Pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memerlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa di Bale Sawala Soreang, Rabu (11/12/2019), Bupati Bandung Dadang M Naser meminta seluruh kepala perangkat daerah (PD) untuk memahami lima pilar pengadaan barang dan jasa.

“Lima pilar ini, yaitu kepatuhan pada regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ketepatan market operation dan integritas serta pemanfaatan teknologi informasi. Kelima hal tadi harus dipahami para pejabat di lingkungan pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa,” ungkap Bupati.

Agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, Pemkab Bandung telah menerbitkan berbagai regulasi.

“Kami memiliki Instruksi Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Bandung Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Kode Barang/Jasa. Melalui regulasi ini, kami berharap akan menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan,” harap Dadang.

Belanja barang dan jasa di Pemkab Bandung, lanjut Dadang, cukup besar yakni sebesar 45,70% dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan belanja strategis lainnya.

Melalui rakor yang dihadiri oleh seluruh PD di lingkungan Kabupaten Bandung tersebut, dirinya berharap pengawasan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bandung dapat terus meningkat.

“Kami berharap, rakor ini dapat menghasilkan sinkronisasi, koordinasi dan sinergi yang berinovasi untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih, kredibel dan transparan,” pungkas Bupati Bandung. (agus sn)