KPK Apresiasi MK Soal Napi Koruptor Nyaleg Lagi

KPK Apresiasi MK Soal Napi Koruptor Nyaleg Lagi
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif

INILAH, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan jeda kepada mantan narapidana korupsi untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dalam putusannya, MK memberi jeda selama lima tahun setelah menjalani hukuman pidana mantan Napi korupsi.

"Kita harus mengahargai putusan itu dan saya pikir ini juga harus disambut baik, baik oleh pemerintah maupun parlemen atau pun partai politik," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Syarif mengungkapkan, KPK banyak mendapat keluhan dari kader-kader partai yang meniti kariernya dari bawah. Meski memiliki kualitas dan integritas, kader-kader tersebut tak pernah mendapat dukungan dari partai untuk dicalonkan sebagai kepala daerah maupun legislatif.

Partai, kata Syarif justru memilih mencalonkan mantan narapidana korupsi karena mempunyai dana besar.

"Yang bagus-bagus, yang meniti karir dari bawah sampai ke atas ini tidak pernah disupport, malah karena ada uangnya mensupport mantan napi. Ngapain seperti itu," ungkap Syarif.

Menurut Syarif, putusan MK merupakan langkah maju untuk membangun tata kelola partai politik.

KPK bersama LIPI pernah mengkaji sistem pendanaan partai politik. Dari kajian tersebut, KPK dan LIPI menemukan persoalan dalam proses kaderisasi dan penegakan etik di internal partai.

Atas kajian tersebut KPK dan LIPI merekomendasikan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang meliputi kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. [adc]