KAI Bangun Masjid di Jalan Cihampelas 149

KAI Bangun Masjid di Jalan Cihampelas 149
istimewa

INILAH, Bandung - Sebagai bentuk kepedulian sosial, PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan membangun masjid. Keseriusan itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan masjid di aset perusahaan yang terletak di Jalan Cihampelas No 149 Kota Bandung.

Executive Vice President Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung Fredi Firmansyah mengatakan, seremoni itu menjadi awal pembangunan Masjid Baitus Sujuud di aset milik KAI.

"Ini menjadi bukti bahwa PT KAI mempunyai komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Fredi, Kamis (12/12/2019).

Menurutnya, keseriusan itu mematahkan tuduhan pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebutkan KAI melakukan penggusuran masjid.
 
"Beberapa waktu lalu saat kami akan menertibkan aset ini, pihak penyerobot menghembuskan isu dengan menyebutkan bawah PT KAI akan melakukan penggusuran masjid. Hal itu kami nilai sebuah upaya untuk membenturkan umat muslim dengan perusahaan. Padahal, kenyataannya hal tersebut tidaklah benar. Aset ini awalnya berupa rumah dinas. Namun, pihak yang tidak bertanggung jawab mengubahnya menjadi rumah ibadah tanpa izin," jelasnya. 

Sementara itu, Kuasa Hukum KAI Andi Sukandi menuturkan, aset tersebut dikuasai tanpa hak dan kemudian diubah menjadi sarana ibadah tanpa izin dan sepengetahuan PT KAI. 

Dia menegaskan, oknum penyerobot menggunakan isu SARA untuk melibatkan massa agar membantu mempertahankan aset yang bukan miliknya. 

Andi menyampaikan, aset seluas 1.686 m2 tersebut merupakan milik mutlak KAI berdasarkan alas hak berupa AJB No 232 sejak 1954. Aset tersebut digunakan sebagai rumah dinas untuk tujuh pegawai/pejabat PJKA dengan SPR No. 46/Akom/75 tanggal 24 Juni 1975.

“Pada 2007, aset tersebut ditertibkan dan penghuni diminta untuk mengosongkan. Saat itu telah terjalin kesepakatan dengan tujuh penghuni dan mereka sudah menerima uang tali kasih serta dilaksanakan serah terima dengan PT KAI. Namun, anak cucu dari salah satu penghuni atas nama Hadiwinarso mewakafkan tanah negara tersebut kepada penghuni saat ini atas nama Hari Nugraha,” beber Andi.

Andi menjelaskan, proses penyerahan dan pemberian wakaf tersebut merupakan pelanggaran hukum karena benda yang dijadikan wakaf merupakan tanah milik orang lain dalam hal ini milik PT KAI. Atas dasar itu, PT KAI berhak mengambil kembali aset tersebut yang merupakan milik negara.