TP4D Dibubarkan, Pemkot Bogor Siap Perbaharui MoU dengan Kejari

TP4D Dibubarkan, Pemkot Bogor Siap Perbaharui MoU dengan Kejari
(Foto: Rizki Mauludi)

INILAH, Bogor- Pemkot Bogor tetap menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor perihal pengawasan pembangunan meski Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) akan dibubarkan. 

Pemkot Bogor mengaambil keputusan tersebut setelah Dewan Pengawas, Pengurus dan Ketua Komwil I-VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) melakukan audiensi dengan Jaksa Agung RI, Sanitiar (ST) Burhanuddin di ruang rapat Jaksa Agung, Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Jakarta Selatan pada Rabu (11/12/2019).

Dalam pertemuan para Wali Kota seluruh Indonesia tersebut, salah satu poin yang dibahas mengenai pembubaran TP4 Pusat dan Daerah oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada rapat kerja internal, Selasa (3/12/2019).

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, setelah Apeksi berdiskusi dengan Jaksa Agung mengenai TP4 yang sudah dibubarkan secara resmi oleh Kejagung, tapi disisi lain pengawasan pembangunan harus tetap dilakukan, baik di pusat maupun di daerah.

"Setelah TP4 dibubarkan selanjutnya kami akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejari)m Kota Bogor, intinya Mou ini untuk penguatan pengawasan," ungkap Bima melalui keterangan tertulis pada Kamis (12/12/2019) siang.

Bima juga menyatakan, selama ini menurut Jaksa Agung banyak oknum yang memanfaatkan keberadaan TP4, sehingga berdasarkan evaluasi dan masukan dari berbagai pihak TP4 harus dibubarkan. 

"Jadi, saat ini Jaksa Agung sedang bersih-bersih," tambahnya.

Bima memaparkan, untuk diketahui, TP4 dibentuk sebagai pendamping pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan program pembangunan agar bebas dari tindakan koruptif.

"TP4 terdiri dari tiga komponen, yaitu TP4 pusat yang berkedudukan di Kejagung, TP4D Kejaksaan Tinggi berkedudukan di tingkat Provinsi dan TP4D Kejari di Kabupaten/Kota," paparnya.

Diketahui saat pertemuan dengan Kajagung, Bima Arya didampingi, Asisten Pemerintahan Setda Kota Bogor, Hanafi dan Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta. (antara)