Jabar Diminta Lebih Aktif Perjuangkan DOB

Jabar Diminta Lebih Aktif Perjuangkan DOB
iliustrasi

INILAH, Bandung-Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat menjadi salah satu pembahasan jajaran Komisi II DPR RI saat menemui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kamis (19/12/2019).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan pihaknya memang akan mendiskusikan dengan Kemendagri untuk membuka moratorium pemekaran DOB. Hanya saja moratorium ini diberlakukan dengan lebih terbatas, hanya untuk daerah-daerah yang memang sangat penting untuk dimekarkan dan secara objektifnya sangat membutuhkan DOB.

"Dari pemerintah juga kan ada keinginan untuk memekarkan Papua, ada Papua Tengah dan Papua Selatan, itu kan ada keinginan tersebut. Kita juga ada beberapa agenda untuk masukan dari Jabar," ujar Saan.

Dalam kunjungannya ini, Saan mengaku mendapat  penjelasan dari Gubernur tentang kondisi Jabar dengan penduduk hampir 50 juta, tapi jumlah kabupaten dan kotanya cuma 27. Hal tersebut menjadikan, pelayanan publik jadi sesuatu yang mahal dan pembangunan sulit merata.

"Maka ini diperjuangkan dengan Komisi II, terkait dengan DOB yang ada di Jawa Barat. Nanti daerah-daerahnya (DOB) Pak Gubernur akan sampaikan nanti, dari provinsi dengan beberapa daerah dengan DPRD-nya akan datang ke Komisi II, untuk minta daerah otonomi baru," katanya.

Menurut Saan, pembentukan DOB di Jabar sangat mendesak, lantaran berkaitan dengan keadilan fiskal. Kalau pemberian bantuan keuangan dari pusat hitungannya tetap berdasarkan jumlah daerah, maka fiskal di Jawa Barat akan lebih rendah dari besar fiskal di Jawa Timur yang punya 38 kota kabupaten.

"Di Jawa Timur dengan jumlah penduduk kurang lebih bedanya 10 juta dengan Jabar, karena daerahnya 38, maka dia mendapatkan fiskal yang jauh lebih besar dibandingkan Jawa Barat yang penduduknya 50 juta tapi daerahnya cuman 27 kabupaten kota," katanya.

Selama ini, dia menyampaikan, yang paling semangat mendatangi pemerintah pusat untuk mengajukan DOB adalah dari wilayah timur Indonesia. Karena itu, Saan meminta pemerintah bersama masyarakat yang mengajukan DOB, supaya lebih sering beraudiensi di Jakarta dengan para anggota dewan dan kementerian terkait. 

"Komisi itu hampir setiap hari menerima mereka-mereka yang menyampaikan aspirasi terhadap DOB, tapi kebanyakan dari timur. Dari Jawa Barat sendiri kan belum ada yang datang terkait dengan soal DOB," kata Saan.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan secara prinsip Komisi II telah menyetujui bahwa DOB ini harus dibuka moratoriumnya dan dibuat kriteria yang ketat. Dia juga mengatakan, Jabar sendiri mengalami ketidakadilan ini sudah terlalu lama, harusnya Jabar ini 40 (daerah) sesuai dari rencana sejak zamam orde baru.

"Sekarang hanya 27 sementara daerah lain lebih besar (jumlah daerahnya). Akhirnya mengalami ketidakadilan fiskal yang perbedaannya dengan Jatim hampir Rp 15 triliun," ujar Ridwan Kamil. 

Menurut dia, jangan dipukul rata serba tidak boleh memekarkan DOB. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan DOB ini asimetris, artinya memberikan ruang agar negara bisa mengambil keputusan sesuai urgensinya. Hal itu terbukti dengan adanya wacana pemekaran Papua dan provinsi untuk ibukota baru di tengah moratorium.

Secara pribadi, Emil -sapaan Ridwan Kamil- pun menyambut baik Komisi II DPR RI yang menyetujui secara prinsip bahwa Jawa Barat dengan penduduk begitu besar, mengalami kendala pelayanan publik sehingga perlu untuk mengembangkan DOB. Semua daerah di Jabar yang akan dimekarkan, katanya, jadi prioritas.

"Kan pakai rasio penduduk. Kalau Jatim kan satu daerah itu sejutaan penduduk. Tapi kebanyakan di daerah di Jabar selatan, ada yang penduduknya di atas dua juta. Berarti semua masuk Tasik, Sukabumi, Cianjur, Bogor, Garut, Indramayu," katanya.

Emil mengatakan masalah DOB ini pun sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi, Mendagri, dan Menteri Keuangan. Makanya, harus didorong juga secara politik di parlemen. 

"Komisi II makanya mengundang, sok atuh sering datang masyarakat pengusulnya. Nah masyarakat pengusul belum ada yang ke sana sementara dari Papua sering. Jadi mereka mengimbau juga agar datang mendiskusikan secara detail karena pada akhirnya siapa yang paling aktif itu yang paling dahulu," katanya. (riantonurdiansyah)