Sepakat Stadion GBLA Dikelola PT PBB, Farhan Minta Pemkot Bandung Dewasa

Sepakat Stadion GBLA Dikelola PT PBB, Farhan Minta Pemkot Bandung Dewasa
Istimewa

INILAH, Bandung-Anggota DPRI - RI dari Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan meminta Pemerintah Kota Bandung harus dewasa jika  Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Gedebage Kota Bandung dikelola swasta yaitu PT. Persib Bandung Bermartabat (PBB). 

“Pemkot tidak perlu mengerahkan upaya terlalu besar untuk pengelolaan sebuah stadion. Delegasi dari Dispora kota Bandung pernah ke Kabupaten Gianyar (Bali) dan menyaksikan sendiri bagaimana klub profesional mampu mengelola stadion dengan sebaik - baiknya," tutur Farhan Selasa (24/12/2019).

Farhan menilai, stadion GBLA saat ini terkatung-katung lantaran kasus korupsi pembangunannya dengan modus ketidaksesuaian spesifikasi barang, dugaan penggelembungan nilai proyek, hingga penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan Negata rugi Rp103 miliar.  Dampaknya, kata dia, stadion kebanggaan Bandung tersebut dinilai memerlukan renovasi besar-besaran. 

“Kondisi fondasi konstruksi bangunan utama masih baik. Walaupun kondisi atap sangat tidak memadai dan bangunan tambahan atau samping sangat tidak memadai. Hal ini berdasarkan pemaparan Distaru Kota, Polrestabes dan pendapat konsultan Ahli. Jadi sangat perlu renovasi besar,” katanya.

Farhan menilai, isyarat manajeman Persib Bandung akan beralih ke Stadion si Jalak Harupat Kabupaten Bandung untuk dijadikan homebase, menjadi atensi bagi Pemerintah Kota Bandung untuk segera memberi kewenangan pengelolaan GBLA. 

“Swasta (PT. PBB) diberi komitmen kelolaan jangka panjang. Tetapi diberi persyaratan dan pengawasan yang memastikan tidak membuka peluang penyalahgunaan seri kedua (korupsi). Jika tidak Diberikan ke PT. PBB, maka akan menimbulkan dua hal, yaitu janji GBLA untuk Persib tidak terpenuhi dan Persib akan pindah kandang ke Stadion Si Jalak Harupat,” teranhnya.

GBLA Gedebage yang merogoh kocek Rp545 miliar dari APBD Pemkot Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dinilai akan terus merugikan Negara jika masih dikelola pemerintah. “Dengan kondisi serba tidak pasti seperti sekarang, GBLA bukannya memberi manfaat apalagi pendapatan ke kas Kota, malah menguras biaya perawatan Rp2,5 Milliar setahun. Pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Siapa pula yang mau dilindungi dengan status hukum stadion GBLA yang menggantung ini,” tambahnya.

Bahkan, Farhan mengajak unsur-unsur pimpinan di Kota Bandung untuk berdialog membahas GBLA dari berbagai sudut dengan transparan agar difahami publik. Pemkot Bandung, menurutnya, harus mampu menjadikan Stadion GBLA menjadi homebas Persib Bandung. 

“Persib milik kita kebanggaan Jawa Barat. Saya mengajak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kota Bandung, yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, Kepolisan, TNI dan Adhiyaksa untuk membuka diskusi dan telaah hukum yang mendalam dan terbuka atas problem stadion GBLA,” katanya.

Farhan menegaskan, Kota Bandung tengah dihadapkan dengan permasalahan serius yaitu kontroversi penggusuran rumah deret Tamansari dan ketidakjelasan fungsi Stadion GBLA Gedebage. “Para pimpinan wilayah Kota Bandung mampu menjadikan kota Bandung tetap sebagai rumah Sang Pangeran Biru. dan Kota Bandung tidak mengulang ironi menyedihkan, di Tamansari manusia digusur dari ruang hidup, di Stadion GBLA tidak satupun manusia boleh masuk,” tambahnya.

Sebelumnya, manajemen Persib Bandung memberi batas waktu selama satu bulan terkait kepastian pengalihan pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Apabila dalam waktu satu bulan tidak ada kejelasan, PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) selaku pengelola klub akan langsung mendekati Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengelola Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

Hal itu ditegaskan Manajer Persib, Umuh Muchtar setelah meresmikan Mesjid Al-Ma Yacub, di sekitar kediamannya, di Bandung, Kamis malam 12 September 2019. “Kami sangat serius untuk memperbaiki dan mengurus Stadion GBLA. Kami akan jadikan lapangan bertaraf internasional seperti di Eropa, tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan dari Pemkot Bandung," ujar Umuh.