100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Publik Puas Pada TNI-Polri

100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Publik Puas Pada TNI-Polri
Ilustrasi/Antara Foto

INILAH, Jakarta - Menjelang 100 hari pemerintahan Jokowi, Lembaga kajian strategis kepolisian indonesia (Lemkapi) melakukan survai terhadap kebijakan keamanan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hasil survai Lemkapi menjelaskan, tingkat kepuasan masyrakat terhadap kebijakan keamanan Presiden Jokowi Ma"ruf Amin dinilai banyak diapresiasi publik. Pemerintah dinilai berhasil memberikan rasa aman dan ketertiban kepada masyarakat.

Menurut Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan saat ini tingkat kepercayaan publik atas kebijakan keamanan pemerintah yang dalam hal ini dimotori Polri dan TNI berada pada angka 82,5 persen.

Pemerintah dinilai berhasil mrmberi rasa aman dan ketertiban kepada masyrakat. Publik puas karena berbagai alasan antara lain, Polri dan TNI dinilsi sungguh sungguh dalam menjalankan tugasnya menjamin keamsnan. Sinergitas kinerja TNI dsn Polri dinilai publik bagus dari pusat hingga daerah.

Selain itu, publik juga merasa nyaman melihat kekompakan Panglima TNI Hadi dan Kapolri Idham Azis yang secara berssma2 rajin turun kelapangan dan hadir ditengah2 masyrakat di daerah daerah.

"Hasil penelitian kami, kehadiran pimpinan Polri dan TNI turun kelapangan dan hadir ditengah masyrakat membuar publik merasa nyaman," ungkap mantan anggota Kompolnas ini, Jumat (27/12/2019).

Dalam survai ini tercarat publik puas 6.5 persen, cukup puas 8.6 persen, puas 67.4 persen, kurang puas 8.2. persen dan tidak puas 7.1 persen.

Adapun publik yang kurang puas dan tidak puas memberi alssan, publik melihat masih ada konplik sosial terjadi dan meminta Polri dan TNI lebih banyak disebar di daerah2 yang rawan konplik sosial. Publik juga meminta tahun depan diperbanyak pos pos keamanan baru.

"Kami melihat sebagian publik mengusulkan kepada Polri dan TNI menambah pos pos keamanan baru agar masyrakat lebih muda mendapatkan bantuan jika diperlukan," tambah doktor ilmu hukum ini.

Menurut pemerhati keamanan ini, dalam penelitian yang didukung para akademisi ini tercatat ada 2.2 persen responden tidak memberikan komentar dan penilaian dengan alasan masih melihat kinerja pemerintah hingga 100 hari kedepan.

Menurut pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara jakarta ini, survai dilakukan sejak tgl 10 - 25 Desember 2019 dengan jumlah sampel 800 responden yang tersebar di 34 propinsi dengan margin of error 3.5 dan tingkat kepercayaan 95 porsen. Usia responden yang diteliti antara 17 sampai 55 thn. Metode penelitian menggunakan multistage random sampling.[Inilahcom].