Jangan Ada Muhir di Jawa Barat

Jangan Ada Muhir di Jawa Barat

JANGAN ada Muhir di Jawa Barat. Jika ada, maka dia hanya akan menambah derita di atas warga yang sudah menderita. Sungguh sebuah perbuatan yang amat tercela.

Siapakah Muhir? Dia seorang politisi. Tempat bernaungnya di partai besar di era Orde Baru lalu. Sempat jadi wakil rakyat, dia malah menambah sengsara rakyat. Dia pungli dana rehabilitasi pascagempa Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dua tahun dia dipenjara gegara menerima suap yang ‘hanya’ Rp31 juta itu.

Angka suapnya memang tak seberapa. Tapi, perbuatannya sungguh keji. Bagaimana mungkin ada orang yang mengabaikan nuraninya, menilap hak-hak warga yang tengah dilanda bencana.

Kita boleh masygul. Tapi, faktanya ada saja. Muhir bahkan akan disusul sejumlah pihak lainnya yang terlibat penyelewengan dana rehabilitasi pascagempa itu. Sebab, dana untuk rakyat yang sedang susah dan berduka itu, diduga ikut lari kemana-mana.

Sosok soal Muhir ini menjadi kekhawatiran warga-warga Jawa Barat, terutama di lima kabupaten/kota: Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Karawang.

Daerah-daerah tersebut sudah menerima dana bantuan darurat kebencanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Angkanya beragam. Gubernur Ridwan Kamil menyerahkan masing-masing Rp1 miliar untuk Karawang dan Kabupaten Bekasi. Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum mengantarkan dana serupa untuk Kabupaten Bogor dan Kota Depok, masing-masing Rp1,5 miliar dan Rp1 miliar. Sedangkan Sekda Daud Achmad menyerahkan Rp2 miliar untuk Kota Bekasi.

Namanya dana darurat kebencanaan, pemanfaatannya tentu untuk hal-hal yang darurat. Bukan untuk solusi teknis menghindari bencana. Di tengah kondisi darurat, maka penanganan korban bencana menjadi prioritas utama. Soal solusi strategis menghindari bencana, harus dibicarakan dengan kepala dingin. Tidak tergesa-gesa, tidak darurat sifatnya meski tetap urgen.

Dalam konteks dana darurat kebencanaan, pemanfaatannya menjadi hal yang krusial. Wajar jika warga Jawa Barat ikut mengkhawatirkannya mengingat banyaknya peristiwa-peristiwa penyelewengan dana kebencanaan di daerah lain, baik dana darurat kebencanaan maupun rekonstruksi. Seperti yang dilakukan Muhir.

Tak boleh pula bercuriga terhadap mereka yang nyinyir soal pengawasan penyaluran dana darurat kebencanaan. Justru, sepatutnya itu dianggap sebagai bentuk kepedulian agar dana tersebut tepat sasaran.

Maka, kepada kepala-kepala daerah yang menerima dana darurat kebencanaan, termasuk juga “turunannya” semisal camat, kepala desa, lurah, bahkan relawan atau ormas yang diberi tugas untuk menyalurkannya, untuk menomorsatukan akuntablitas bersandarkan nurani kemanusiaan.

Dana bantuan darurat kebencanaan yang diberikan Pemprov Jawa Barat, sudah pasti takkan cukup untuk penanggulangan kedaruratan yang dialami mereka yang jadi korban. Bayangkanlah, sudah tidak mencukupi untuk menutup seluruh kebutuhan kedaruratan bencana, apakah lagi jika ada pula yang mencoba menyelewengkannya. 

Karena itu, patut dituntut keterbukaan dan akuntabilitas penyaluran dana-dana tersebut. Publik punya hak untuk mengawasinya karena dana yang digunakan pun berasal dari publik.

Itulah sebabnya, Jawa Barat tak perlu Muhir. Jangan sampai ada Muhir di tengah derita sebagian masyarakat Tanah Pasundan ini. (*)