Dishut Jabar Matangkan Draft Penanaman 25 Juta Pohon

Dishut Jabar Matangkan Draft Penanaman 25 Juta Pohon

INILAH, Bandung- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berupaya mematangan aturan agar masyarkat dapat berperan penuh dalam upaya penanaman pohon di lahan kritis. Hal ini guna mensukseskan program penanam 25 juta pohon pada 2020 ini. 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jabar Epi Kustiawan mengatakan, saat ini konsep atau draft aturan tersebut sedang terus digodog. Setelah tuntas, nantinya masuk dalam surat edaran Gubernur Jabar terkait pengumpulan pohon dari masyarakat.  Rencananya salah satu draft pada surat edaran itu, yaitu warga yang merayakan ulah tahun pun diimbau untuk turut menyumbang pohon untuk perbaikan lahan.

 "Minimal lima pohon per orang. Ini kan manfaatnya dunia akhirat," ujar Epi ketika dihubungi, Rabu (8/1/2020).

Draft terkait ulang tahun tersebut menjadi salah satu wacanana lantaran sejauh ini banyak masyarkat yang merayakan hari jadinya dengan menggelar pesta meriah. Untuk itu harus mengeluarkan uang yang tidak murah. 

Epi merasa dengan menyumbangkan pohon tidak akan membebani, mengingat harganya cukup ramah dikantong masyarkat. Untuk satu pohon yang kecil harganya berkisar dari Rp2.000 sampai Rp10 ribu. Dengan demikian untuk pohon terkecil dan minimal lima maka setiap ulang tahun seseorang cukup merogoh kocek Rp10 ribu.

"Tiap hari kan ada saja yang ulang tahun. Semoga masyarakat bisa terugah dengan konsep ini," ujar Epi.

Dengan jumlah minimal dalam menyumbang pohon, artinya siapapun bisa memberi pohon lebih banyak lagi tergantung dengan kondisi finansial dan keinginan mereka ikut dalam gerakan penghijauan.

Dia menambahkan, seluruh elemen masyarakat dapat ikut serta untuk menjalankan surat edaran tersebut. Hanya saja, pihaknya bakal menenkankan kepada sejumlah pihak misalnya siswa sekolah dari tingkat dasar (SD), sampai SMP dan SMA yang lulus sekolah bisa menyumbang 10 pohon.

Tak terkecuali aparatur sipil negara (ASN) termasuk TNI dan Polri ketika mendapat kenaikan pangkat bisa iktu serta menyerahkan pohon. 

"Mereka bisa 50 pohon lah. Kan itu tidak seberapa dengan kenaikan pangkat yang didapat," jelas dia. 

Sebelumnya sempat menjadi terdebatan di media sosial lantaran masyarkat yang hendak menikah dan resmi bercerai pun harus menanam pohon. Namun, hal ini tetap akan dilakukan. Di mana untuk mereka yang menikah dalam surat edaran akan dimintai 10 pohon per orang. "Untuk yang cerai mungkin 100 pohon," ujarnya.

Selain itu, perusahaan yang mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) juga akan diminta untuk menyumbang pohon minimal 100 pohon. Meski demikian,  Epi menilai jumlah tersebut sebenarnya masih kecil.

"Kalau perusahaan sih bisa sampai 1.000 pohon sebenaranya. 100 pohon itu kan minimal," kata dia.

Epi melanjutkan, saat surat edaran ini rampung dan disampaikan kepada masyarakat, kebutuhan bibit pohon jelas akan meningkat. Hal ini sudah diantisipasi Dinas Kehutanan Jabar dengan meminta para pembibit yang selama ini sudah ada dan tersebar di seluruh daerah.

Untuk sampai ke 27 Kabupaten/Kota se-Jabar, Dishut Provinsi telah mengintruksikan dinas kehutanan daerah mempersiapkan edaran kepada pembibit dan masyarakat. 

"Penangkar dan pembibit pohon juga bisa semakin giat memperbanyak pohon untuk dijual kembal. Persemaian bisa terus meningkat," paparnya.

Masyarakat yang ingin menyumbang pohon untuk penghijauan nantinya bisa menanamnya di lahan sendiri. Jika memang tidak memiliki lahan atau kebingungan akan menanam pohon tersebut di mana, bisa menitipkan pohon tersebut ke dinas kehutanan setempat.

"Bagi mereka yang tidak memiliki lahan ini bibit pohon bisa disampaikan di dinas kehutanan kabupaten kota," katanya.

Penanaman pohon tersebut kemudian akan dilaporkan lewat aplikasi e-Tanam. Lewat aplikasi ini juga masyarakat bisa melihat bagaimana tata cara membeli atau menyumbang pohon dan tahu sejauh mana perkembangan pohon yang mereka sumbangkan. (Riantonurdiansyah)