(Sikap Kami) KPU Nggak Mutu

(Sikap Kami) KPU Nggak Mutu
Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) didampingi Komisioner Ilham Saputa (kanan), Pramono Ubaid Tantowi (kedua kiri) dan Hasyim Asyari (kiri) memberikan keterangan pers usai mendatangi gedung KPK terkait penangkapan komisioner KPU Wahyu Setiawan, di Jakarta, Rabu (8/1/2020). (Antara Foto)

DALAM konteks pesta demokrasi, penyelenggara pemilu itu mestinya mendekati sifat-sifat malaikat. Jujur dan berintegritas. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan KPK terhadap komisioner KPU, Wahyu Setiawan, semakin mengukuhkan keyakinan kita bahwa KPU nggak mutu, setidaknya jauh dari sifat dan sikap mendekati sempurna itu.

Tanpa kejadian yang menimpa Wahyu Setiawan ini pun, kepercayaan publik terhadap KPU tidaklah bagus-bagus amat. Ketika Pemilihan Presiden 2018 berlangsung, banyak kritikan-kritikan tajam yang ditujukan kepada penyelenggara Pemilu.

Salah satunya, karena dalam beberapa keputusannya, publik mencium –mungkin juga keliru—ada nuansa kurang fair dari penyelenggara.

Banyak hal yang memicu perdebatan publik soal netralitas KPU kala itu. Baik saat berlangsung kampanye terbuka hingga debat publik. Ketika pencoblosan pilpres berakhir, KPU pun dianggap tak profesional karena kerapnya terjadi salah hitung dalam proses tabulasi.

Apalagi saat ini, ketika KPK melakukan OTT terhadap salah seorang komisioner KPU. Tentu, kita harus berpegang pada asas praduga tak bersalah. Terlebih, status Wahyu hingga saat ini baru terperiksa.

Tetapi, seperti kita sebutkan tadi, KPU adalah lembaga yang oleh masyarakat dibayangkan diisi oleh “malaikat-malaikat”. Mereka ditempati dengan orang yang sepatutnya sudah selesai dengan dunianya. Ini karena sebagai penyelenggara pemilu, mereka menjadi sasaran bujuk rayu pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam politik elektoral ini.

Komisioner KPU dituntut untuk memiliki kejujuran dan berintegritas kuat. Tak boleh terkijau oleh apapun, termasuk hanya soal harta.

Tetapi, itulah yang patut diduga terjadi pada Wahyu. Tentu saja, jika kemudian apa yang diduga ini betul-betul jadi kenyataan, maka perbuatan Wahyu adalah tindakan yang tak hanya mencoreng namanya, tapi juga kian menipiskan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Jelas, itu ancaman buat demokrasi kita. Sebuah demokrasi yang ternyata diurus oleh orang-orang yang salah. Itu akan membuat pesta demokrasi, termasuk Pilkada 2020 kian terancam. Sebab, publik bisa menilai, bahwa KPU hanyalah penyelenggara pemilu yang sebenarnya masih bisa terkijau oleh bujuk rayu. (*)