Wacana Penangguhan UMK 2020, Verifikasi Perusahaan di Jabar Belum Rampung

Wacana Penangguhan UMK 2020, Verifikasi Perusahaan di Jabar Belum Rampung
net

INILAH, Bandung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi (Disnakertrans) Jabar mengkaji sejumlah perusahaan yang yang mengajukan penangguhan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020. Dari 113 perusahaan yang mengajukan penangguhan, sebanyak 78 perusahaan belum melengkapi dokumen persyaratan administrasi. 

Kepala Disnakertrans Jabar M Ade Afriandi mengatakan, hanya 35 perusahaan yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan yang sesuai Kepmen 321 terkait penangguhan UMK.

"Jadi, kami melakukan verifikasi lapangan tanggal 8-9 Januari kemarin. Sebelumnya, pada 6-7 Januari kami lakukan verifikasi administrasi," ujar Ade, Jumat (10/1/2020). 

Adapun untuk 78 perusahaan yang belum melengkapi dokumen persyaratan administrasi, menurut dia, belum dapat menjelaskan secara pasti bilamana perusahaan tersebut tak mampu membayar UMK. 

Ade mengatakan, dengan verifikasi lapangan sesuai Kepgub UMK 2020 maka akan tahu jika ada perusahaan yang tak bisa membayar UMK. Lantaran, ada kebijakan dalam keputusan tersebut sebelum melangkah ke persetujuan tetap harus ada pengecekan. 

Pihaknya ingin memastikan, jika perusahaan tersebut tidak mampu membayar UMK maka harus sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga jangan sampai merugikan pekerja, jika ternyata perusahaan tersebut mampu untuk membayar. 

"Atau sebaliknya, pilihannya kan selain mengurangi pekerja kan perusahaan tutup," kata Ade. 

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menilai penangguhan UMK yang diajukan perusahaan merupakan hal wajar. Mengingat, perekonomian global saat ini sedang tidak kondusif dan itu berdampak pada pertumbuhan industri.

"Saya menilai penangguhan UMK ini memperlihatkan ada perusahaan yang mayoritas ini ada di industri padat karya mengalami tekanan ekonomi global," ujar dia. (Rianto Nurdiansyah)