Buruh Akan Tolak Jika Tangguhkan UMK Kembali Dibahas

Buruh Akan Tolak Jika Tangguhkan UMK Kembali Dibahas
Ilustrasi (net)

INILAH, Bandung - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto menilai, keputusan penangguhan upah minimum kabupaten/kota (UMK) terhadap 36 perusahaan sudah final atau selesai. Adapun permohonan penangguhan UMK sesuai dengan ketentuan Kepmen 231 Tahun 2003 dan Kepgub UMK Tahun 2020.

Roy mengatakan, semua pengajuan sudah diproses oleh dewan pengupahan Provinsi Jawa Barat dengan melakukan verifikasi berkas, kunjungan ke perusahaan dan rapat pleno Dewan Pengupahan Jawa Barat.

"Dan itu, sudah diputuskan yang bisa diterima hanya 36 perusahaan berkasnya lengkap dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku KEPMEN 231 tahun 2003," ujar Roy, Minggu (12/1/2020).

Dia melanjutkan, untuk 77 perusahaan sisanya yang mengajukan penangguhan UMK tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan tersebut. Sehingga ditolak di dalam unsur dewan pengupahan provinsi yang juga ada unsur pemerintahan.  "Dan keputusan tersebut sudah final tidak ada lagi rapat lanjutan di Dewan Pengupahan membahas penangguhan UMK," katanya.

Dengan begitu, menurut dia, jika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar hendak melakukan pembahasan lagi maka serikat pekerja atau serikat buruh akan menolak dan tidak akan bersedia untuk membahas lagi.

"Kami tidak akan ikut membahas. Ini buat kami sudah final dan selesai. Kami minta pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang aneh-aneh yang tidak ada aturan hukumnya. Kami akan lawan baik melalui demo maupun proses hukum," paparnya.

Roy menjelaskan, dari 113 perusahaan yang mengajukan awalnya hanya 30 perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan secara resmi. Hal ini, sesuai ketentuan pasal 90 ayat 2 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Kepmen 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum sesuai dengan huruf a, b dan c diktum ketujuh Kepgub UMK Tahun 2020.

Sedangkan 83 perusahaannya mengajukan pelaksanaan huruf d Kepgub UMK Tahun 2020 tidak mengajukan penangguhan UMK 2020, berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat semua pengajuan permohonan penangguhan harus mengacu kepada Kepmen 231 Tahun 2003.

Sehingga, dalam verifikasi penangguhan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang memenuhi syarat hanya 36 perusahaan, yaitu 30 perusahaan yang dari awal mengajukan penangguhan dan 6 perusahaan  yang dari awal mengajukan menggunakan huruf D diktum ketujuh Kepgub UMK Tahun 2020 mengubah menjadi penangguhan sesuai ketentuan.

Roy pun meminta kepada Gubernur Jawa Barat agar tidak menerbitkan Surat Keputusan (SK) UMK hasil bipartit atau SK UMK padat karya maupun SK UMK Khusus terhadap perusahaan-perusahaan yang ditolak permohonan penangguhannya. Karena, dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia tidak ada yang namanya upah minimum hasil bipartit, atau upah minimum padat karya maupun upah minimum khusus.

"Semua itu tidak dasar hukumnya dalam aturan yang ada. Dengan demikian, sudah final perusahaan- perusahaan yang ditolak harus melaksanakan UMK tahun 2020 sejak Januari 2020," pungkasnya. (rianto nurdiansyah)