Karena Namanya Anies Baswedan

Karena Namanya Anies Baswedan

ANIES Baswedan digugat terkait banjir ke PN Jakarta Pusat. Apa salahnya? Apa beda dengan pendahulunya? Kenapa beda dengan rekan sejawatnya?

Angka itu terus menurun. Seminggu yang lalu, dikabarkan ada 300 warga. Lalu, 270-an. Ketika gugatan itu disampaikan ke PN Jakarta Pusat, penggugat tinggal 243 orang. Mereka mengaku sebagai korban kebanjiran Jakarta pada 1 Januari lalu, dibantu Tim Advokasi Banjir Jakarta.

“Dasarnya, Gubernur DKI Jakarta lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya,” kata Azas Tigor Nainggolan, juru bicara tim advokasi itu.

Class action semacam itu sebenarnya normal saja dalam bernegara. Tentu, akan lebih normal lagi, jika tim advokasi serupa juga mendorong warga Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahkan mungkin juga Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Majene, Poliwali Mandar, Lahat, Tanggamus, dan banyak kawasan lain, melakukan hal serupa.

Sebab apa? Banjir dan longsor, dengan segala variabel korbannya, juga terjadi di sana. Jika Jakarta hari-hari ini sudah tenang, sejumlah wilayah lain bahkan masih berkutat dengan banjir dan longsor. Sebuah derita yang panjang. Kenapa aktivis-aktivis tidak mendorong hal serupa di daerah lain? Sejarah yang akan mencatat.

Anies Baswedan salah? Sebagai pimpinan wilayah, dia tak bisa lari dari tanggung jawab. Dan, dia memang sudah beberapa kali menyatakan bahwa banjir Jakarta adalah tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.

Salah satu kesalahan Anies adalah tidak melakukan copy paste terhadap sistem penanggulangan dan penanganan banjir di Jakarta. Soal penanggulangan, dia mengubah normalisasi menjadi naturalisasi.

Sama saja sebenarnya. Naturalisasi, bahkan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya akan mengalirkan air ke laut. Naturalisasi akan membuat sebagian air juga merembes ke tanah. Lebih baik. Sebab, Sungai Ciliwung, sungai utama penyebab banjir, tidak melulu dibetonisasi, melainkan ada rongga agar air bisa mencapai tanah.

Dengan normalisasi, sejatinya, Anies juga punya kesempatan buang badan, lepas tanggung jawab. Atau, tepatnya menemukan kambing hitam. Itulah yang terjadi pada pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya.

Ketika Jakarta dilanda banjir hebat –salah satu ukurannya adalah air sampai ke Istana atau tidak—tak ada pemimpin ibu kota yang tegas-tegas menyatakan bertanggung jawab. Atau, setidaknya menimpakan kesalahan kepada orang lain.

Istilah yang ramai saat itu adalah adanya sabotase. Istilah itu yang sering digunakan Basuki Tjahaja Purnama, pendahulu Anies. Saat Jakarta banjir pada 2015, dia menyalahkan PLN karena mematikan aliran listrik sehingga pompa air di Waduk Pluit tak berfungsi.

“Ini yang saya bilang sabotase. Tapi saya diketawain,” kata Ahok ketika itu. Jika PLN memutuskan aliran listrik saat itu, bukankah itu sebuah keputusan yang secara kritikal memang harus diambil petinggi PLN?

Pun ketika pada setahun kemudian Jakarta kembali diterjang banjir. Ahok kembali menyebut terjadi sabotase. Pasalnya, ada temuan sampah kulit kabel di gorong-gorong yang di jalanan Jakarta. Ahok bahkan minta polisi untuk mengusutnya.

“Tidak perlu diusut polisi. Ini pembelajaran bersama terhadap seluruh SKPD agar bekerja lebih profesional dan lebih baik lagi,” cibir pengamat perkotaan dari Universitas Trisaksi, Nirwono Joga kala itu. Dia bahkan menyebut Ahok terlalu lebay.

Sampai sekarang, bertahun-tahun setelah itu, tak jelas siapa yang mencemplungkan kulit galian kabel ke gorong-gorong. Naif sekali jika ada yang melakukannya untuk niat agar Jakarta banjir. Apalagi, karena terjadi di kawasan protokol, mengherankan jika tak ketahuan jika ada yang sengaja membuang kulit kabel ke sana dengan maksud sabotase.

Tetapi, karena namanya saat itu normalisasi, bukan naturalisasi, ditambah dengan kuatnya suara Ahok mencari “kambing hitam”, tak ada warga DKI, tak ada aktivis yang melakukan gugatan class action. Makanya, coba kalau Anies tetap mempertahankan normalisasi, jago mencari alasan, dan suaranya kencang, mungkin takkan ada juga gugatan class action warga Jakarta seperti saat ini.

Padahal, dalam hal meminimalisir dampak banjir, apa yang dialami Anies sudah lebih baik. BMKG sendiri mencatat banjir di Jakarta, utamanya, terjadi karena curah hujan demikian tinggi. Tertinggi dalam 150 tahun terakhir. Curahnya 377 milimeter/hari. Tak ada yang mendekati. Paling dekat hanya tahun 2007, ketika hujan turun 340 m/hari. Tak ada warga Jakarta yang dengan kesadaran menggugat Gubernur saat itu, Sutiyoso. Padahal, ada 955 RW tergenang, 455 km luas area tergenang, 48 orang meninggal, dan air sampai kawasan Medan Merdeka.

Pun pada 2013 atau 2015 lalu. Tak ada yang menggugat Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, atas banjir yang merendam 599 RW, 240 kilometer wilayah, menewaskan 40 orang warga Jakarta. Padahal, kala itu curah hujan termasuk “cemen”, hanya 100 mm/hari.

Begitu pula ketika lima tahun lalu, dengan curah hujan yang 277 mm/hari (lebih rendah 100 mm/hari dibanding) sekarang, banjir menggenangi 702 RW di Jakarta, 281 km kawasan ibu kota, dan menewaskan lima orang.

Tahun ini, dengan rekor curah hujan tertinggi dalam 1,5 abad, yakni 377 mm/hari, RW yang tergenang lebih kecil, hanya 390. Luar area tergenang pun hanya 156 km. Banjir bahkan sama sekali jauh dari kawasan Medan Merdeka, dari kawasan Istana. 

Toh, dengan kondisi semacam itu, 200-an warga Jakarta menggugat Anies Baswedan. Betulkah karena Anies tak melakukan copy paste terhadap program normalisasi pendahulunya? Ah, jangan-jangan juga bukan karena itu. Bisa saja gugatan itu muncul karena Gubernur DKI Jakarta saat ini bernama Anies Baswedan. (zulfirman tanjung)