Pemkot Cimahi Sasar Potensi Pajak Kedai Kopi

Pemkot Cimahi Sasar Potensi Pajak Kedai Kopi
ilustrasi

INILAH, Cimahi- Dari 75 kedai kopi yang tercatat di Bappenda Cimahi, hanya lima yang terserap potensi pajaknya. Pemkot pun menargetkan di 2020 ini, semu potensi pajak dari usaha kedai kopi bisa masuk jadi pendapatan daerah. 

Kabid Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan pada Bappenda Kota Cimahi, Lia Yuliati mengaku usaha kedai kopi di Cimahi saat ini tengah menggeliat. Buktinya dari laporan yang masuk pengusaha kopi mencapai 75 orang atau kedai. 

"Tapi yang baru ketarik pajaknya baru lima kedai kopi saja. Karena yang ditarik pajaknya itu omsetnya minimal Rp 10 juta per bulan. Makanya saat ini kita inventarisir lagi," katanya kepada wartawan di Jalan Demang Hardjakusumah, Selasa (14/1/2020).

Ia menyebutkan, kedai kopi masuk wajib pajak (WP) dan objek pajak (OP) lantaran masuk kategori pajak restoran. Besaran pokok pajak restoran yang tertuang dihitung dengan mengalikan tarif retsoran sebesar 10 persen dengan dasar pengenaan pajak yang dibebankan kepada konsumen.

Masih minimnya pemasukan pajak dari pengusaha kedai kopi, lanjutnya, dikarenakan saat ini para pengusaha kedai kopi belum menjadi WP dan OP lantaran permasalahan izin yang belum dikantongi.

"Mereka sekarang lagi proses izin untuk mendapatkan izin dan pendaftaran wajib pajak. Kalau modal dibawah Rp 50 juta cukup dari kecamatan, kalo lebih harus ke DPMPTSP," ujarnya.

Sekretaris Bappenda Kota Cimahi, Ronny Rodjani berharap kedai kopi di Kota Cimahi bisa menjadi WP. Sebab, ia meyakini sektor usaha tersebut akan meningkatkan raihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran.

"InsyaAlloh bakal meningkat kalau sudah jadi WP, karena potensi usahanya kan lagi berkembang," katanya.

Dasar penarikan pajak restoran tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 53 Tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang Dibayar endiri oleh WP. (Ahmad Sayuti)