Korupsi PD Pasar, Saksi Kompak Sebutkan Tak Ada Kerugian Negara

Korupsi PD Pasar, Saksi Kompak Sebutkan Tak Ada Kerugian Negara

INILAH, Bandung - Sidang dugaan korupsi penggelapan aset deposit PD Pasar kembali digelar. Di persidangan terbukti jika perkara yang menjerat Eks Direktur Keuangan PD Pasar Andri Salman tersebut tidak ada kerugian negara. 

Usai persidangan salah seorang kuasa hukum Andri Salman, Heri Gunawan menyebutkan, di persidangan terungkap jika uang yang didepositkan PD Pasar sebesar Rp2,5 miliar untuk program garam juara itu sama sekali tidak berkurang. 

"Saat deposit dicairkan, uangnya masih tetap utuh Rp2,5 miliar. Bahkan ada kelebihan (keuntungan) sekitar Rp200 juta lebih," katanya kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Selasa (14/1/2020). 

Dalam sidang dengan agenda kesaksian tersebut, tim JPU Kejari Bandung menghadirkan tiga orang saksi. Mereka, yakni Kabid Keuangan PD Pasar Lolowati Rahayu, Bendahara PD Pasar Linda Apriastuti, dan Kasubsi Keuangan Ende Wahyudi. 

Selain itu, lanjutnya, program garam juara tersebut bukanlah proram pribadi Andri Salman dan pihak ketiga sebagaimana yang ditudingkan jaksa. Tapi program Pemkot Bandung yang saat itu Wali Kotanya Ridwan Kamil. 

"Bahkan Ridwan Kamil pun ikut mensosialisasikannya, baik lewat spanduk, banner ataupun media sosial. Bukti beliau (RK) ikut mensosialisasikan kita perlihatkan ke majelis untuk memvuktikan bahwa itu programnya wali kota," ujarnya. 

Menurutnya, program garam juara saat itu digulirkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil lantaran di Kota Bandung mengalami kelangkaam garam. Untuk itu, ditunjuklah PD Pasar untuk membuat program garam juara. 

"Ketiga saksi di persidangan pun menyebutkan hal yang sama. Yakni tidak ada kerugian negara, dan ini merupakan program pemerintah," tegasnya. 

Seperti diketahui Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bandung menjerat mantan Direktur Umum Administrasi dan Keuangan PD Pasar Bermartabat Kota Bandung pasal 8 UU Tipikor. Dia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara lantaran mengakibatkan kerugian negara Rp2,4 miliar.

Dalam dakwaannya, JPU Kejari Bandung Gani Alamsyah menyatakan terdakwa dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil dan digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut. 

"Akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian Rp2,4 miliar," katanya.

Perbuatan terdakwa diatur di Pasal 8 Undang-undang Pemberantasan Tipikor. Ancaman minimal 3 tahun paling lama 15 tahun. (Ahmad Sayuti)