AVI dan Kabar Dorong Regulasi Khusus Produk Tembakau Alternatif

AVI dan Kabar Dorong Regulasi Khusus Produk Tembakau Alternatif
net

INILAH, Bandung - Ketua Asosiasi Vapers Indonesia (AVI) Jabar Didong Wanorogo mengatakan, pihaknya mendukung adannya Gerakan Pencegahan Penyalahgunaan Rokok Elektrik (Geprek). Gerakan sosial ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para anggota asosiasi rokok elektrik, para konsumen dewasa, dan publik mengenai pencegahan penyalahgunaan produk tembakau alternatif. 

Menurutnya, sebagai bentuk komitmen pihaknya mengimbau kepada anggotanya agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba pada rokok elektrik. Paling penting, pihaknya melarang penjualan produk kepada anak di bawah umur 18 tahun. 

“AVI Jabar berkomitmen akan memberikan sanksi tegas jika anggotanya ada yang terbukti menyalahgunakan narkoba pada rokok elektrik. Kami siap bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengatasi permasalahan ini,” katanya usai diskusi publik di Bandung. Rabu (15/1/2020). 

Dia pun menyatakan aspirasinya terkait dengan pengaturan cukai produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). 

“Kami berharap pemerintah tetap konsisten tidak menaikkan HJE HPTL, mengingat industri ini masih baru dan perlu dikembangkan. Jika ada kenaikan HJE, kami khawatir akan semakin mendorong maraknya produk ilegal yang akan merugikan konsumen dan negara,” jelas Didong. 

Pemerintah baru saja mengeluarkan putusan terkait Tarif Cukai Hasil Tembakau yang tertuang pada PMK 152/PMK.010/2019. Dalam putusan tersebut tidak terdapat informasi mengenai kenaikan beban cukai bagi produk HPTL.

Jika terjadi kenaikan pada Harga Jual Eceran (HJE) minimum, maka akan memberikan beban yang semakin besar terhadap industri produk tembakau alternatif. 

“Kenaikan tarif cukai akan dapat membuat pelaku usaha di industri produk tembakau alternatif semakin terbebani dan enggan untuk mendaftarkan produknya dan membayar cukai secara resmi. Hal ini akan semakin mempersulit pengawasan terhadap penyalahgunaannya, dan tentunya akan memperburuk citra produk tembakau alternatif di mata publik,” tutup Didong.

Sementara itu, Ketua Koalisi Indonesia Bebas Tar (Kabar) Ariyo Bimmo menilai kasus penyalahgunaan narkoba pada rokok elektrik membuat publik memiliki persepsi yang negatif terhadap produk tembakau alternatif. 

“Padahal, produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik dan produk tembakau yang dipanaskan, sejatinya diciptakan untuk membantu perokok dewasa yang ingin beralih dari rokok ke produk tembakau yang lebih rendah risiko,” ujarnya.

Saat ini Indonesia hanya memiliki satu aturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017 yang berfokus pada aspek penerimaan negara dari cukai. Namun belum mencakup aspek lainnya, seperti uji produk, tata cara pemasaran, batasan usia, informasi bagi konsumen, hingga pengawasan. 

“Dengan regulasi yang lebih rinci akan mempersempit potensi penyalahgunaan narkoba pada rokok elektrik,” jelas Bimmo.