Terjerat Korupsi, Mantan Dirut PJT II Terancam 20 Tahun Bui

Terjerat Korupsi, Mantan Dirut PJT II Terancam 20 Tahun Bui
ilustrasi

INILAH, Bandung- Mantan Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro didakwa merekayasa penganggaran kegiatan jasa konsultan yang merugikan negara Rp 4,9 miliar. Dia dijerat pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan ancaman 20 tahun penjara. 

Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi penganggaran jasa konsultan di PJT II di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (15/1/2020). 

Sidang dengan dakwaan dipimpin majelis Asep Sumirat Danaatmaja. Dalam dakwaannya, Penuntut Umum (PU) KPK Budi Nugraha menyatakan terdakwa bersama-sama dengan Andririni Yaktiningsasi staf biro SDM PJT II (berkas terpisah) telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagal perbuatan berlanjut.

"Yakni secara melawan hukum telah turut serta melakukan pengaturan dalam penyusunan anggaran. pengadaan, pelaksanaan dan pembayaran atas kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Komprehensif Pengembangan Sumber Daya Manusia  (SDM) yang merugikan negara Rp 4,9 miliar," katanya. 

Adapun modusnya, yakni dengan cara 
mengarahkan pihak-pihak tertentu untuk menyusun Revisi Rencana Kerja triwulanan (RKT) tanpa didasarkan usulan secara yang berjenjang, tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Kemudian, merekayasa proses pelelangan, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta tidak melakukan pembayaran berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan yang tidak benar. 

"Perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," ujarnya.

Adapun rinciannya, yakni memperkaya staf biro SDM PJT II Andririni Yaktiningsih sebesar Rp 1,5 miliar, Lintang Kinanti Rp 1,7 miliar, dan Bimart Duandita Rp 628 juta, kemudian Dirut PT BEMC Sutisna Rp 944 juta, serta Dirut PT Dua Ribu Satu Pangripta Rp 78 juta. 

"Akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian Rp 4,9 miliar," ujarnya. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembemntasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  (Ahmad Sayuti)