DPRD Minta Amdal Lalin Mall Boxies Dikaji Ulang

DPRD Minta Amdal Lalin Mall Boxies Dikaji Ulang
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor – Kemacetan parah yang terjadi di Jalan Raya Tajur diduga karena keberadaan Mall Boxies 123 Tajur, menjadi perhatian utama Komisi III DPRD Kota Bogor. Wakil rakyat itu sepakat amdal lalin mal harus dikaji ulang.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menegaskan, bukan hanya amdal lalin, harus pula diperiksa secara menyeluruh soal perizinan yang sudah dikeluarkan Pemkot Bogor untuk Mall Boxies itu. Apakah bangunan sekarang dan kegiatan operasionalnya sudah sesuai dengan peraturan.

“Amdal lalin itu harus dikaji ulang. Kami akan meminta data-data dari dinas untuk keseluruhan perizinan yang sudah diberikan, apakah semuanya sudah sesuai dengan saran teknis dari masing-masing dinas, atau memang ada pelanggaran. Nanti semuanya akan diperiksa mendalam oleh Komisi III,” tegasnya Adit kepada wartawan, Kamis (16/1/2020).

Adit melanjutkan, kenyataan saat ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, baik persoalan warga yang terkena dampak pembangunan, terjadinya kemacetan dan lainnya. Sebelum dilakukan operasional, seharusnya dampak-dampak itu diantisipasi terlebih dulu.

“Semua keluhan warga harus diatasi pihak Mall Boxies dan permasalahan yang ada harus diselesaikan. Mereka usaha di Kota Bogor, jadi semua permasalahan harus dibereskan,” tutur politisi PKS itu.

Adit juga menambahkan, upaya Komisi III sudah dilakukan seperti memanggil dinas terkait, pihak Boxies, tetapi memang kenyataannya tidak mudah untuk menangani persoalan di Boxies ini.

“Kami terus mengawasi dan dalam waktu dekat akan diagendakan untuk sidak kembali ke Mall Boxies,” tambahnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menugaskan jajaran Dinas Perhubungan Kota Bogor untuk melakukan observasi selama satu minggu ke depan mengecek dan mempelajari penyebab kemacetan.

“Saya instruksikan kepada Dishub untuk melakukan observasi lalu lintas serta penataan kawasan Tajur. Apakah diperlukan perluasan jalan, lampu stopan, atau perlu pengaturan tata ruang,” ujar Bima.

Observasi tersebut, lanjut Bima, untuk mengecek beberapa titik kemacetan yang harus diantispasi di sepanjang jalan Tajur.

“Boxies, Kuntum dan ke depan ada Transmart, itu harus kita antispasi semuanya,” kata Bima.

Bima menambahkan, secara tata ruang pembangunan mal tersebut memang diperbolehkan, tapi kalau menimbulkan kemacetan, amdal lalinnya harus betul-betul dikaji kembali.

“Amdal lalinnya dari kementerian dan memang seperti itu aturannya,” ungkap Bima. (Rizki Mauludi)