Pertek BPN Kab Cirebon Dituding Hambat Investasi

Pertek BPN Kab Cirebon Dituding Hambat Investasi

INILAH, Cirebon - Pertimbangan Tekhnis (Pertek) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon, dituding sebagai penghambat investasi, khususnya di kalangan sebagian besar devepeloper di Kabupaten Cirebon. 

Demikian dikatakan Ketua Forum Komunikasi Pengembang Perumahan Kabupaten Cirebon (FKPPC), Yudo Arlianto.

Yudo mengaku kecewa dengan kinerja Bupati Cirebon, Imron Rosyadi yang dianggap lambat dalam menyikapi persoalan Pertek tersebut. Padahal, sudah beberapa kali pihak pengembang ingin duduk bersama, untuk mencari solusi terbaik. Namun sampai saat ini, Bupati belum bisa menjadi fasilitator antara pengembang, BPN, Pemkab Cirebon dan pihak dewan.

"Kita sempat bertemu BPN, tapi pemkab dan dewannya tidak ada. Ini sama saja bohong. Sampai sekarang janji bupati untuk bisa duduk bersama, belum terealisasi. Malahan dia tidak bisa intervensi dan katanya akan mengumumkan investasi Kabupaten Cirebon akan mandeg gara gara Pertek," ungkap Yudo beberapa waktu lalu.

Yudo juga menyesalkan pernyatan kementerian agraria yang terkesan gegabah dan tidak tahu kondisi lapangan. Saat itu disebutkan, bahwa pengembang melangggar tata ruang wilayah. Yudo berpendapat, komentar tersebut sangat sepihak karena tidak melibatkan Pemkab. Sementara, semua pengembang sudah menempuh mekanisme sesuai aturan.

"Ada yang sudah mendapatkan IBM, tapi Perteknya disebutkan dalam pertimbangan. Tapi sampai sekarang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kami belum keluar juga. Kalau begini, bagaimana akan menjual rumah ke konsumen," ungkapnya.

Yudo menjelaskan, saat ini tercatat ada sekitar 4.000 rumah terancam tidak bisa dibangun. Bahkan, beberapa pengembang perumahan di Cirebon banyak yang mengembalikan uang muka kepada warga karena dianggap penipuan. Pihak FKPPC akunya, mengalami kerugian puluhan milliar dari persoalan tersebut. Belum lagi, PHK massal yang akan mengintai, apabila BPN tetap keukeuh dengan persoalan Pertek.

"Kalau begini terus, kami akan mengajukan class action kepada Pemkab Cirebon dan pihak BPN. Kabupaten lainnya kan tidak begini, kenapa hanya berlaku di Kabupaten Cirebon saja," jelas Yudo.

FKPPC tambah Yudo, juga berencana akan mengajukan surat kepada presiden, supaya bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Hal itu karena deadline waktu yang diajukan ke Pemkab Cirebon, seperti tidak ada harapan lagi.

"Kami hanya menuntut hak kami. Kenapa ketika Pertek turun, BPN tidak segera melakukan sosialisasi. Kata presiden kan jangan ada aparat pemerintahan yang menghambat investasi, hati hati karena presiden sendiri akan menggigit aparat tersebut. Tapi nyatanya sekarang, kami yang kena gigit," tukas Yudo. (maman suharman)