Komisi Informasi Jabar Mulai Tuntaskan 14 Permohonan Register PSI

Komisi Informasi Jabar Mulai Tuntaskan 14 Permohonan Register PSI
istimewa

INILAH, Bandung - Komisi Informasi Jabar mulai menuntaskan penyelesaian sengketa informasi (PSI) berdasarkan registrasi permohonan penyelesaian sengketa Informasi. Saat ini, terdapat 14 register yang sudah masuk dalam proses persidangan. 

Ketua Komisi Informasi Jabar Ijang Faisal mengatakan, dari 14 register permohonan tersebut sekitar 75% berkaitan dengan laporan penggunaan anggaran APBD yang berada di OPD provinsi maupun kabupaten/kota di Jabar. Selain itu, sebanyak 15% berkaitan dengan perizinan yang dikeluarkan badan publik kabupaten dan kota.

"Untuk 10 persen sisanya terkait permohonan informasi data yang ada di badan publik," ujar Ijang, Minggu (19/1/2020).

Dia menyampaikan permohonan maaf kepada para pemohon penyeleseaian PSI atas keterlambatan proses PSI saat ini. Sebab, komisioner baru dilantik pada akhir 2019 lalu.

"Sementara, register PSI sudah ada yang masuk di bulan November 2019, walaupun begitu dari sisi peraturan dan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar," katanya.

Menurut Ijang, pihaknya memiliki waktu 100 hari kerja sesuai dengan UU No 14/2008 pasal 38 ayat 2 yaitu proses penyelesaian sengketa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling  lambat dapat diselesaikan dalam waktu seratus hari kerja.

"Dan Insyaallah kami berkomitmen di durasi waktu 100 hari maka 14 register yang terlambat tersebut akan dituntaskan," katanya.

Ijang mengatakan, Komisi Informasi sebagai lembaga negara yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 diberi mandat untuk mengawal keterbukaan informasi publik di negeri ini. Pihaknya berharap kedepan dengan adanya keterbukaan infomasi publik yang dilakukan oleh badan publik pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif maka tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Ijang memastikan, Komisi Informasi Jabar berkomitmen bersama mitra kerja lainnya untuk bisa mendorong badan publik agar lebih terbuka dalam melayani publik. Hal itu tampak dengan melakukan silaturahmi kelembagaan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Bandung, dan Ombudsman Jabar pada pekan pertama Januari 2020.

"Hasil diskusinya bahwa kami akan fokus melayani publik dengan tupoksinya masing-masing," katanya.

Untuk itu, pihaknya mengajak kepada seluruh badan publik di Jawa Barat baik eksekutif, legislatif, yudikatif, pemerintah kabupaten dan kota serta BUMD untuk dapat melaksanakan keterbukaan informasi publik baik di bidang anggaran terbukanya maupun dalam hal kebijakan. 

"Yakinlah bahwa keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan semata-mata adalah untuk menyelamatkan kita semua. Kalau bersih, kenapa harus risih?" pungkas Ijang. (Rianto Nurdiansyah)