KI Jabar Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Disahkan

KI Jabar Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Disahkan
Ketua KI Jabar Ijang Faisal. (Rianto Nurdiansyah)

INILAH, Bandung- Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat mendukung penuh Rancangan Undang Undang (RUU) terkait data pribadi untuk segera disahkan.

Dorongan tersebut, tak lain karena gencarnya penggunaan gawai dan internet memasuki teknologi industri 4.0 yang tak jarang data pribadi disalahgunakan sejumlah pihak.

Ketua KI Jabar Ijang Faisal mengatakan, masyarakat memang belum sepenuhnya memahami pentingnya melindungi data pribadi mereka. Padahal terdapat beberapa alasan utama pentingnya menjaga data pribadi, salah satunya mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Contohnya ketika pilkada tiba-tiba data atau ktp (kartu tanda penduduk) kita masuk menjadi pendukung perseorangan padahal kita tidak memberi. Atau seperti yang sudah lazim saat ini, data kita diambil oleh perusahaan yang menawarkan pinjaman secara online sehingga kita terganggu," ujar Ijang, di Kota Bandung, Senin (20/1/2020).

Tidak hanya itu, juga menyangkut  Intimidasi online terkait gender, data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk m menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungannb atau bullying secara online. Dengan begitu, perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

"Selain itu dapat menjauhi potensi penipuan,menghindari potensi pencemaran nama baik. Sehingga masyarakat memiliki hak kendali atas data pribadi," katanya. 

Karena itu, KI Jabar mendorong dan mengapresiasi masuknya RUU Perlindungan Data Pribadi ke dalam prolegnas DPR RI tahun 2020.

"Persiapan RI menggunakan teknologi industri 4.0 dan pertumbuhan pengguna telepon android dan internet saat ini ternyata belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka," paparnya. 

Ijang menyampaikan, urgensi UU perlindungan data pribadi ini terkait kebijakan Dirjen kependudukan dan pencatatan sipil (dikcapil) kementerian dalam negeri yang menjajaki kerjasama pemanfaatan akses data penduduk dengan perusahaan swasta.

Sementara negara bertanggung jawab dalam melindungi data pribadi dan privasi rakyatnya walaupun belum ada aturan perundang-undangan yang menjadi rujukan.

"Kenapa demikian? Karena, pertama data pribadi itu merupakan hak asasi dan privasi yang tercantum dalam Deklarasi Universal Manusia 1948 Pasal 12. Kedua, data pribadi merupakan aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital," bener dia. 

RUU Perlindungan data pribadi pun dimaksudkan untuk meminimalisir pelanggaran privasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi sendiri. 

Ijang menambahka data pribadi merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

"Maka dengan demikian  makin mendesak perlunya UU perlindungan data pribadi itu," ucapnya.

Jawa Barat sendiri, menurut Ijang, sebagai provinsi terpadat yang dihuni oleh sebagian besar penduduk indonesia berkepentingan terkait UU perlidungan data pribadi tersebut, untuk itu maka dalam waktu dekat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan menginisiasi membuat seminar dan FGD untuk mengumpulkan masukan kepada DPR RI terkait pembahasan RUU dimaksud. (Rianto Nurdiansyah) 

 

Attachments area