Sikap kami: Mengawal Etika Menteri

Sikap kami: Mengawal Etika Menteri

SUDAH tiga hari, soal kehadiran Yassona Laoly pada acara konferensi pers PDI Perjuangan terkait kasus KPU-Harun Masiku, masih juga ramai jadi pembicaraan. Apa sih salah Laoly?

Soal ada aturan administrasi yang misalnya melarang menteri terlibat aktif di partai, silahkanlah buka undang-undang. Biarlah ahli konstitusi yang membicarakannya. Buat kita, apa yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM itu tk lebih dari sekadar tak elok dipandang secara etika.

Pertama adalah posisinya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Tentu saja ada juga kekhawatiran jangan-jangan menteri yang membidangi hukum dan HAM juga bisa berpengaruh pada putusan-putusan hukum. Logika hukumnya memang tak terlihat, tapi logika sosialnya bisa saja menyentuh hal itu.

Sepatutnya, PDIP merelakan saja Laoly mengurus Kementerian Hukum dan HAM dan tak terlibat lagi persoalan-persoalan seperti yang terjadi itu. Bukankah di PDIP sudah banyak ahli-ahli hukum yang memiliki kapabilitas jika kemudian persoalan itu menyeret-nyeret partai tersebut.

Laoly, dalam pandangan kita, harus konsentrasi penuh membantu Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Hukum dan HAM. Jangan bilang Laoly sukses menangani kementerian meski sudah jadi menteri untuk periode kedua. Sebab, masih banyak masalah-masalah terkait kementeriannya yang belum juga beres.

Paling berat tugasnya adalah membereskan persoalan di lembaga pemasyarakatan. Saat ini saja sedang bergulir penanganan perkara dua kepala Lapas Sukamiskin di KPK. Tak terhitung pula kasus-kasus di lapas lainnya, mulai dari oknumnya yang ikut berjualan narkoba hingga jebolnya lapas berkali-kali.

Itu sebabnya, buat kita, apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada awal periode pertama kepemimpinannya adalah langkah yang tepat. Para pembantunya dilarang rangkap jabatan. Itulah cara yang betul. Sebab, ketika seseorang sudah dipercaya jadi menteri, semestinya dia bebas dari urusan partai.

Tapi, kian hari aturan itu kian longgar. Sampai pada periode kedua, Jokowi tak masalah lagi jika pembantunya pengurus partai. Terjadinya persentuhan-persentuhan seperti yang dialami Laoly saat ini sudah kita duga sejak awal. Bahkan mungkin bukan yang pertama, bisa saja terjadi pada menteri-menteri dari partai politik lainnya ke depan.

Tentu saja, itu tidak elok dipandang mata. Hal semacam itu bisa menjadi perintang bagi tekad Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia yang lebih maju. (*)