Sekda Jabar Iwa Sempat Tagih Komitmen Fee Meikarta

Sekda Jabar Iwa Sempat Tagih Komitmen Fee Meikarta
Sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek meikarta dengan terdakwa Iwa Karniwa, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (20/1/2020).  (Syamsuddin Nasoetion)

INILAH, Bandung- Sekda Jabar nonaktif Iwa Karniwa sempat menanyakan soal pelunasan uang komitmen fee pengurusan rekomendasi RDTR pembagunan Meikarta ke Kabid Tata Ruang PUPR Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek meikarta dengan terdakwa Iwa Karniwa, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (20/1/2020). 

Sidang dengan agenda kesaksian menghadirkan lima orang saksi, yakni mantan Kadis PUPR (terpidana) Jamaludin, mantan Kabid Tata Ruang PUPR (terpidana) Neneng Rahmi Nurlaili, pengembang Meikarta Edi Dwi Soesianto, ASN Pemprov Jabar Iyus Yusuf, dan Satriadi. 

Di persidangan terungkap Neneng Rahmi mengaku dipertemukan dengan Iwa oleh Sekretaris Dinas PUPR Henry Lincoln, lantaran dianggap kepengurusan rekomendasi PUPR dari Pemprov Jabar stuck atau mandeg. 

"Ini saya ada link biar kerjaan beres mari ketemu Sekda (Iwa Karniwa)," kata Neneng menirukan ajakan Henry Lincoln di persidangan. 

Saat itu Neneng yang mengaku tidak punya kenalan hanya manut saja setelah diperintahkan atasannya. Henry, aku Neneng saat itu mempunyai kenalan untuk bisa menghubungkan dengan Sekda, yakni anggota DPRD Bekasi Soleman dan DPRD Jabar Waras Wasisto yang keduanya dari PDIP. 

Setelah itu, kemudian ada pertemuan di rest area KM 39 dengan Soleman dan Waras. Waktu itu, Henry meminta bantuan kepada keduanya untuk membantu pengurusan rekomendasi RDTR secara substansi di Pemprov Jabar. 

Intinya dari pertemuan itu Waras Wasisto siap membantu, bahkan langsung menghubungi Iwa. Tidak lama kemudian, dilakukan pertemuan di KM 72 dan dihadiri langsung oleh Iwa Karniwa. Setelah diutarakan saat itu Iwa hanya menanyakan soal kesiapan dokumen saja. 

"Setelah beres Pak Henry bilang ke saya Iwa minta Rp 1 miliar untuk keperluan Nyagub. Saya bilang uang dari mana. Henry bilang minta saja ke Lippo," katanya. 

Bahkan, lanjutnya, Soleman dan Waras kembali menyampaikan soal permintaan Rp 1 miliar, menurut mereka permintaan itu masih murah. Sebab biasanya Iwa meminta Rp 3 miliar. Kemudian diberikanlah Rp 900 juta secara bertahap melalui Soleman dan Waras.

Penuntut Umum (PU) KPK kemudian menayakan soal persetujuan RDTR setelah uang itu diberikan?

Neneng mengaku untuk WP 1 dan 4 langsung pleno, bahkan seharusnya sudah ditandatangani gubernur. Karena belum juga rampung, Neneng pun akhirnya langsung menemui iwa di Gedung Sate. 

"Saat itu saya tanya progres. Iwa kemudian nanua itunya (uang) sudah beres?dan Henry jawab sudah. Iwa pun langsung menelpon Guntoro (eks Kabid Bina Marga)," ujarnya.  "Kalau pertemuan dengan Iwa berapa kali?"  tanya PU KPK.

Neneng menjawab sebanyak tiga kali, sekali di rest area dan dua kali di Gedung Sate. Neneng pun mengaku sempat melaporkan soal permintaan Iwa Karniwa ke Bupati Neneng Hasanah Yasin. 

"Beliau cuma jawab iya saja. Tapi saat gak ada progres, dia bilang ke saya agar nyari link lain karena bentar lagi dia (Iwa) gak kepake," katanya. 

Sidang yang dipimpin Daryanto diskor terlebih dulu dan akan dilanjutkan setelah salat magrib. (Ahmad Sayuti)