Ini Alasan Ade Minta Pengecualian untuk Pemekaran Bogor Barat

Ini Alasan Ade Minta Pengecualian untuk Pemekaran Bogor Barat
Bupati Bogor Ade Yasin. (Antara Foto)

INILAH, Bogor - Bupati Bogor Ade Yasin minta pengecualian terkait usulan pemekaran Bogor Barat. Menurutnya, banyak daerah di Provinsi Jabar yang berhasil dimekarkan.

"Memang banyak pemekaran wilayah yang gagal, tetapi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran dan Kota Cimahi berhasil menjadi wilayah baru hingga saya minta dikecualikan dan Bogor Barat ini disetujui menjadi daerah persiapan pemekaran," ujar Ade Yasin usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Senin (20/1).

Ibu dua orang anak ini menambahkan dalam masa persiapan pemekaran, selain dianggarkan Rp40 miliar untuk belanja lahan komplek perkantoran Pemkab Bogor Barat, jajarannya juga mengalokasikan Rp26 miliar untuk biaya operasional persiapan pemekaran Bogor Barat.

"Rp26 miliar itu pertahun selama tiga tahun untuk operasional persiapan pemekaran Bogor Barat, jika nilainya kurang masih bisa kita tambah sesuai kebutuhan," tambahnya.

Ade menuturkan karena calon ibu kota Bogor Barat masuk dalam wilayah rawan bencana alam, atas usulan senior politikus ia pun mengusulkan agar ibu kota Bogor Barat dipindah ke Kecamatan Rumpin.

"Usulan pemindahan ibu kota Bogor Barat ke Kecamatan Rumpin ini karena daerahnya tidak rawan bencana alam, ini juga usulan dari senior di pemerintah pusat dan silahkan dikaji, kalaupun tetap mau di Cigudeg saya mempersilahkan," tutur Ade.

Terkait usulan pemindahan calon ibu kota Bogor Barat, Ketua tim pemekaran Bogor Barat Yana Nurheryana mempersilahkan sepenuhnya kepada forum dan menunggu hasil kajian alasan Kecamatan Rumpin menjadi calon ibu kota yanu baru.

"Kami yang menginisiasi pemekaran Bogor Bara dari Kabupaten Bogor tidak menganggap usulan dipindahnya ibu kota Bogor Barat dari Kecamatan Cigudeg ke Kecamatan Rumpin bukanlah masalah, asalkan itu ada kajian ilmiahnya," ucap Yana.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto dalam kesempatan ini mendorong Presiden Jokowi mencabut morotarium Daerah Otonomi Baru (DOB), Bogor Barat sendiri menurut politisi Partai Gerindra ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi daerah baru terpisah dari Kabupaten Bogor.

"Moment bencana alam kemarin harusnya mendorong Presiden Joko Widodo dan menteri terkait untuk memekarkan wilayah Bogor Barat dari kabupaten induk, apalagi dia kemarin ke lokasi bencana alam ke Sukajaya dan Cigudeg hingga melihat langsung masih ada daerah terisolir disaat bencana alam banjir bandang dan longsor terjadi. Saya merasa wajar Kabupaten Bogor yang luas dimekarkan wilayahnya, demi pelayanan prima kepada masyarakat," tukas Rudy. (Reza Zurifwan)