Sikap Kami: Malu Kita pada Orde Baru

Sikap Kami: Malu Kita pada Orde Baru

KITA yang hidup di era ini, harusnya malu pada Orde Baru. Orde itu, pada 1998 lalu, kita runtuhkan antara lain karena tudingan korupsi. Tapi, ternyata kita –sebagian di antaranya adalah pentolan peruntuh orde—malah ikut-ikutan korupsi.

Maka, sejatinya, korupsi hanya kita jadikan alat untuk meruntuhkan orde, bukan meruntuhkan sifat. Kita tak suka dengan orde, tapi asyik-masuk dengan kelakuan orde koruptif itu, bahkan jauh melampauinya.

Korupsi kini terjadi di seluruh lini kehidupan kita bernegara. Jauh lebih dahsyat dibandingkan Orde Baru. Tentu, jika aktivis-aktivis antikorupsi era Orde Baru mau bicara jujur, mereka akan mengakui fakta tersebut.

Apakah karena sentralistik kekuasaan sehingga pada era itu korupsi dianggap terpusat di lingkar kekuasaan? Rasanya tidak sepenuhnya benar juga. Memang nafsu korupsi itulah yang melebar kemana-mana dalam kehidupan kita saat ini. Semua serba merasa berkuasa, berlomba-lomba memanfaatkannya untuk menangguk harta yang tak legal itu.

Perubahan sistem kekuasaan, yang kemudian terurai kepada banyak pihak, selaras dengan merebaknya korupsi di mana-mana. Bahkan, yang menyedihkan kita, korupsi itu bahkan juga dilakukan rakyat-rakyat yang berkuasa, politisi-politisi yang diserahkan amanat mewakilinya.

Tengoklah, pihak mana yang paling banyak berurusan dengan KPK saat ini. Kalau bukan anggota DPR/DPRD, ya kepala daerah. Mereka adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mewakili, memimpin masyarakat.

Apakah semua karena ongkos politik yang terlalu mahal? Naif jika kita mengabaikan faktor itu. Tetapi faktor itu sebenarnya bisa dihindari jika obsesi berkuasa kita tidak berlebihan.

Hari-hari ini, kita menonton kasus-kasus korupsi yang bermula dari nafsu kuasa berlebihan itu. Dari Harun Masiku, Wahyu Setiawan, Rommahurmuziy, hingga Iwa Karniwa. Rata-rata semuanya terjadi karena pangkal soal politik yang seolah seata-mata hanya mengandalkan uang.

Yang begini, kita tidak melihat ada –atau setidaknya sangat jarang terjadi—pada Orde Baru. Tak ada ongkos politik yang terlalu tinggi saat itu. Kini, ketika kita mendapuk diri sebagai negara demokrasi, sejatinya kita hanya menegaskan sebagai negeri yang dijejali pelaku korupsi. Malu kita pada Orde Baru. (*)