Ikatan Penerbang Curug 53 Dorong Kedaulatan Udara

Ikatan Penerbang Curug 53 Dorong Kedaulatan Udara
istimewa

INILAH, Jakarta - Perkumpulan Ikatan Penerbang Curug 53 berupaya mendorong pemerintah untuk melanjutkan rencana pengelolaan ruang udara di atas Natuna, Tarempa, dan Kepulauan Riau. 

Tokoh dirgantara Indonesia Chappy Hakim menyebutkan, sejak 1946 kontrol flight information region (FIR) tidak ada hubungannya dengan kedaulatan. Alasannya, saat itu ketiadaan dana sumber daya manusia yang belum memadai.

“Meski demikian, kekuatan udara sangatlah penting untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Saya berharap banyak pada generasi muda saat ini,” ujarnya saat seminar Pengembalian Kontrol FIR di Atas Wilayah Kedaulatan NKRI dari Singapura, akhir pekan lalu.

Sementara itu, Kasubdit Navigasi Departemen Perhubungan Indra Gunawan menyatakan Direktorat Perhubungan Udara mengusulkan strategi pemberian pelayanan ATC di Natuna, Tarenpa, dan Kepulauan Riau berbasis pada perjanjian 1955. 

Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian tersebut antara lain, revisi gambar FIR, perubahan ruang udara Tanjungpinang, revisi koordinat Sinjon di AIP Indonesia untuk mengikuti Singapura, jenis pelayanan navigasi penerbagngan, penambahan detail jenis layanan navigasi, serta penambahan prosedur koordinasi AIS.

“Pengelolaan lapis bawah atau lower level di bawah 20.000 kaki telah tersertifikasi dan siap memberikan pelayanan dan sudah dilaksanakan uji coba oleh TNI AU dan penerbangan lainnya dengan hasil memuaskan,” ujar Indra. 

Sedangkan, untuk upper level pun menurut Indra sejak Juli 2019 sudah terinstalasi dengan lengkap baik untuk SDM yang memiliki kualifikasi maupun fasilitas CNSA.

Senada dengan itu, Direktur Safety Airnav Yurlis Hasibuan menyebutkan negara sudah siap secara teknis untuk melakukan kontrol FIR. Sehingga masalah SDM ataupun infrakstruktur tidak menjadi kendala lagi.

Sementara itu, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Andy Aron menuturkan hal yang menjadi permasalahan Indonesia yakni belum memanfaatkan maksimum kewenangan sebagai negara yang mendelegasikan tanggung jawab pemberian layanan navigasi penerbangannya untuk memberikan persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Singapura. 

Selain itu, Indonesia belum memanfaatkan secara maksimum kerangka kerja sama Civil to Military Cooperation ICAO sebagaimana diatur dalam Circular 330.

“Langkah diplomasi yang dilakukan Kemenlu antara lain melakukan tinjauan hukum nasional dan internasional, pendekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang Dilakukan sesuai dengan prosedur dalam Doc 9673,” ujarnya.