Mendagri Bisa Pecat Kepala Daerah 'Tak Patuh', Ini Tanggapan Emil

Mendagri Bisa Pecat Kepala Daerah 'Tak Patuh',  Ini Tanggapan Emil
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (Humas Pemprov Jabar)

INILAH, Bandung - Dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang siap diajukan pemerintah kepada DPR, salah satunya mengatur terkait kepatuhan kepala daerah kepada Presiden. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dapat memecat Gubernur bilamana tidak menjalankan program staregis.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil turut mengomentari usulan RUU itu. Menurut dia, perlu adanya kesepakatan baru untuk menyikapi  aturan tersebut. 

“Kalau ada wacana seperti itu, kita bikin kesepakatan baru saja. Bagaimana relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,”  ujar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (21/1/2020).

Dia mengatakan, pemerintah pusat tidak punya kewenangan untuk memberhentikan seorang kepala daerah.Sebab, ketentuan hukum yang berlaku saat ini, pertanggungjawaban seorang kepala daerah yaitu kepada rakyat. 

Adapun pemilihan kepala daerah yang terjadi yaitu dipilih oleh rakyat. Hal itu yang saat ini disepakati. 

"Jadi Bertanggungjawabnya kepada rakyat dalam bentuk pertanggungjawaban. Bukan dipilih oleh pemerintah pusat,” kata dia. 

Kendati demikian, menurut Emil -sapaan Ridwan Kamil, kebijakan pemerintah pusat juga perlu mendapat dukungan dari daerah. Termasuk dengan wacana RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini. 

Hanya saja, dengan catatan untuk kepentingan yang lebih besar. “Saya belum membaca secara detil (drafnya) jadi dibahasakannya selama itu menjadi kesepakatan baru, saya kira tidak ada masalah untuk kepentingan bangsa,” pungkasnya. 

Diketahui RUU Omnibus Law ini disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Selain Cipta Lapangan Kerja juga menelurkan Ombibus Law Perpajakan.

Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, kewajiban seorang kepala daerah di antaranya seperti tertuang dalam Pasal 519:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. mengembangkan kehidupan demokrasi; 

4. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

5. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 

6. melaksanakan program strategis nasional; dan 

7. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah. 

Bila Kepala Daerah tidak melaksanakan program strategis nasional, bisa dikenai sanksi secara bertingkat. Dari yang paling ringan, yaitu sanksi administrasi, nonjob dalam waktu tertentu, hingga sanksi pemecatan.

"Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah," demikian bunyi pasal 520 ayat 3. (Rianto Nurdiansyah)