Rp2,5 Miliar untuk Relokasi Pengusaha Batu Alam di Cirebon

Rp2,5 Miliar untuk Relokasi Pengusaha Batu Alam di Cirebon
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Sejak 2014, Pemkab Cirebon selalu mewacanakan melakukan relokasi ratusan pengusaha batu alam. Mereka tersebar di sepanjang jalur Dukupuntang-Palimanan. Namun, hingga saat ini, wacana terus bergulir tanpa ada bukti konkret. Sementara, limbah batu alam sejak puluhan tahun sudah masuk kategori pencemaran lingkungan yang sangat kritis.

"Memang pencermaran lingkungannya sudah sangat kritis. Air bersih disepanjang jalur itu sudah tidak ada lagi. Tahun sekarang, akan dianggarkan untuk relokasi 20 pengusaha dulu," kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto, Rabu (22/1/2020).

Hermanto menjelaskan, pihak dewan bukannya tidak peduli dengan kondisi tersebut. Namun, anggaran dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) baru diajukan tahun kemarin. Nilainya sebesar Rp2,5 miliar yang diperuntukan bagi 20 pengusaha dulu. Tahun ini, akunya, LH baru membuat proyek percontohan terlebih dahulu.

"Mau tidak mau semua pengusaha harus setuju. Kendalanya, mereka katanya tidak mau direlokasi. Kita akan mengadakan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Kalau mereka masih bandel, Pemda punya alat negara yang bisa memaksa mereka. Toh ini buat kepentingan masyarakat juga," jelasnya.

Sementara, Kepala Bidang Pemulihan Dampak Lingkungan (P2DL) DLH Kabupaten Cirebon Yuyu Jayudin mengatakan relokasi industri batu alam membutuhkan waktu yang panjang. Sebab, untuk pembangunan tempat relokasi hingga kini belum juga tuntas. Saat ini yang ada hanya sebatas pematangan lahan saja.

"Saat relokasi nanti DLH tidak akan memilah-milah mana industri batu alam yang kecil dan besar. Kalau pengusahanya hanya punya satu atau dua mesin potong kita akomodir. Tapi, kalau lebih dari itu, bangun sendirilah. Kalau tidak mau, ya silakan tutup," kata Yuyu.

Yuyu membenarkan, kalau tahun ini akan dibangun relokasi produksi hanya untuk 20 pengusaha saja. Bangunan tersebut termasuk satu unit instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal. Tempat relokasinya sendiri berada di Desa Cipanas dengan luas sekitar 4,2 hektare. Lahan tersebut bisa menampung sekitar 80 pengusaha.

"Biaya pembebasan lahannya Rp10 miliar. Kita lakukan selama dua kali. Tahun 2015 luasnya 3,6 ha dengan anggaran Rp8,5 miliar. Sedangkan, di tahun 2016 pembebasan lahan 0,6 ha dengan anggaran Rp1,7 miliar," tukas Yuyu. (Maman Suharman)