Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat Bikin FPR-PKBB Antusias

Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat Bikin FPR-PKBB Antusias
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Rumpin - Forum Pemuda Rumpin untuk Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (FPR-PKBB) merespons positif hasil rapat paripurna antara Bupati Bogor Ade Yasin dengan DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka persetujuan peralihan status daerah otonomi baru (DOB) menjadi persiapan pemekaran Bogor Barat.

Ridwan Darmawan, selaku koordinator FPR-PKBB mengatakan rapat paripurna sekaligus penandatanganan persetujuan pembentukan daerah persiapan pemekaran Kabupaten Bogor Barat kemarin sangat diapresiasi FPR-PKBB.

"Meningkatnya status DOB menjadi persiapan pemekaran ini langkah maju karena bagian dari salah satu persyaratan yang dipersyaratkan ketentuan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan ini juga hasil dari rekomendasi yang disampaikan Pemprov Jawa Barat kepada Pemkab Bogor sebagai tindak lanjut dari rapat konsultasi yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dengan Kementerian Dalam Negeri," kata Ridwan kepada wartawan, Kamis (22/1/2020).

Dia menyebutkan, masyarakat Rumpin sangat antusias untuk pemekaran Bogor Barat cukup kuat. Bahkan, daearh iti relatif sudah sangat mendesak untuk dimekarkan karena merasa dianaktirikan dan merasa 'tertinggal kereta' dari kemajuan pembangunan, infrastruktur, sumber daya manusia dari daerah lain di wilayah Kabupaten Bogor.

"Status persiapan pemekaran Bogor Barat ini ibarat  angin segar hingga disambut antusias oleh masyarakat Rumpin," tambahnya.

Terkait dengan polemik calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat, Ridwan merespons dengan hati-hati.

"Wacana dipindahkan ibu kota Bogor Barat dari Kecamatan Cigudeg ke Rumpin boleh saja, apalagi jika alasan yang dikemukakan dihubungkan dengan peristiwa bencana yang baru saja melanda kawasan Bogor Barat dan penunjukan Kecamatan Rumpin, tentu sangat beralasan untuk kemudian dilakukan kajian ulang tentang lokasi ibu kota yang cocok dan memenuhi unsur-unsur calon ibu kota bukan hanya dari segi keamanan kebencanaan," sambung Ridwan.

Dalam kesempatan ini, Ridwan juga mengingatkan agar polemik tentang calon ibukota Kabupaten Bogor Barat tidak membuat gaduh dan justru kontraproduktif terhadap perjuangan pemekaran.

"Upaya pemekaran Bogor Barat ini semoga menjadi pemecut pemerintah pusat mencabut moratorium DOB khususnya di Provinsi Jawa Barat yang hingga hari ini jauh tertinggal dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Soal jumlah kabupaten/kota yang hanya berjumlah 27 dari jumlah ideal 40 kabupaten/kota, padahal dari kedua provinsi tersebut Jawa Barat menduduki daerah dengan populasi tertinggi bahkan se-Indonesia, keadaan tersebut menyebabkan ketimpangan yang parah," jelasnya.

Sementara, salah satu Pembina FPR-PKBB Hafidz ar-Rumpiny di tempat terpisah menyatakan masyarakat Rumpin sangat mendambakan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Barat. Pemekaran itu diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah di Kabupaten Bogor. 

"Masyarakat Rumpin sudah sangat siap dan benar-benar mendambakan pemekaran Kabupaten Bogor Barat yang sudah lama di perjuangkan, kami sudah sangat siap untuk realisasi pemekaran," kata Hafidz. (Reza Zurifwan)