Soal Jasa Konsultan PJT II, Dirut Atur Semuanya

Soal Jasa Konsultan PJT II, Dirut Atur Semuanya
Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di PJT II, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (22/1/2020). (Ahmad Sayuti)

INILAH, Bandung- Mantan Direktur Perum Jasa Tirta (PJT) II Harry M Sungguh mengaku proyek pengadaan jasa konsultan perencanaan SDM di PJT II yang merugikan negara Rp 4,9 miliar merupakan ide Dirut Djoko Saputro tanpa melibatkan dirinya.

Hal itu diungkapkan Harry saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di PJT II, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (22/1/2020).

”Kegiatan digagas oleh Dirut (terdakwa) katanya itu bagus untuk pemetaan SDM dan itu diperlukan jasa konsultan,” katanya saat ditanya PU KPK soal program tersebut.

Ia menyebutkan, kegiatan tersebut tidak diikuti oleh seluruh karyawan PJT II hanya dari tingkatan kepala seksi (Kasi ) dan asisten manager. Tujuannya untuk melihat kualitas kemampuan personal, dan kegiatan itu diproyeksikan menlan biaya Rp 800 juta.  

Setelah disetujui langsung dilakukan lelang dan dimenangkan oleh PT Exa Data Internasional (EDI)dengan nilai pengajuan mencapai Rp 700 juta lebih, dan salah satu leadernya Andrinini Yatiningsasi (penuntutan terpisah).

Bahkan, sebelum lelang Dirut sudah mengenalkan Andrinini kepada seluruh jajaran direksi sebagai seorang psikolog. Selain itu kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), hanya dicantumkan ke program lain-lain.

”Saat kegiatan berlangsung, saya tidak pernah melihat laporan secara langsung. Seharusnya kegiatan itu ada laporan awal, pertengahan dan finalisasi. Final refort juga tidak lihat dalam bentuk buku, tapi pemaparan dari Adnrinini,” ujarnya.

”Apa hasil pemaparan dari jasa konsultasi selama tiga bulan tersbut,” kata PU KPK Budi Nugraha.

”Hasilnya jika 50 persen lebih karyawan PJT II unqualified, dan disarankan harus ada training lanjutan.” Ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, sebagai tindak lanjut dari kegiatan konsultasi tersebut akan dilakukan kegiatan lanjutan dan itu dicantumkan dalam RKAP 2017, dengan pagu anggaran masuk ke Pos Litbang sebesar Rp 2,8 miliar yang masuk ke Rencana Kegiatan Tahunan(RKT) triwulan pertama sebanyak satu item kegiatan.

Namun, Harry mengungkapkan saat itu ada revisi, dan lagi-lagi tanpa sepengatuan dirinya. Bahkan dalam pos anggaran di RKAP bidangnya, yang menandatangani adalah Direktur I bagian keuangan Sumyana Sukandar.

”Saya tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan dalam revisi itu. Dan yang tadinya satu item kegiatan menjadi dua item dengan masing-masing kegiatan nilainya Rp 5,6 miliar dan 3,7 miliar,” katanya.

Setelah dilakukan lelang terpilih lah pemenangnya PT Bandung Conomic Manajemen Center (BEMC) dangan Direktur Utamanya Sutisna. Kemudian diketahui, jika leadernya lagi-lagi Andrinini Yaktiningsasi.

”Apa alasan anda sebagai direksi tidak dilibatkan, apakah saat itu saksi sedang keluar atau tidak menerima undangan.” Tanya Budi.

”Tidak tahu, undangan saya tidak menerima. Saya tahu ada revisi saat dilakukan penyelidikan oleh KPK. Saya baru tahu itu. Jika dari awal saya tahu saya akan menolak, karena saya punya hak dissenting opinion,” ujarnya.

Hingga kini sidang yang dipimpin Asep Sumirat Danaatmaja masih berlangsung. Sementara saksi yang dihadirkan selain Harry, yakni mantan Dewan Pengawas PJT II Bejo Sujanto, Dirut PT EDI Widiono dan Project Manager PT EDI Widio.