Ujian Akhir Open Bidding JTP di Purwakarta Digelar Terbuka

Ujian Akhir Open Bidding JTP di Purwakarta Digelar Terbuka

INILAH, Purwakarta – Pemkab Purwakarta melansir, di pertengahan 2019 lalu ada lima jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) pratama yang kosong. Untuk itu, pemerintah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kembali menyelenggarakan lelang jabatan untuk menduduki lima jabatan tersebut.

Di akhir tahun kemarin, memproses penyelenggaraan lelang lima jabatan yang digelar melalui open bidding ini telah berlangsung. Sejak dibuka, tercatat ada 41 pendaftar untuk mengisi lima jabatan kepala dinas itu.

Sedangkan, dari jumlah pendaftar yang lolos seleksi administrasi ada 35 pelamar yang terdiri dari 22 pejabat. Untuk diketahui, dari 22 pejabat ini ada sebagian yang melamar untuk ikut open bidding dua JTP, bahkan ada juga yang ikut tiga JTP. Saat ini, 22 pejabat tersebut tengah bersaing untuk merebutkan lima kursi JPT tersebut.

Adapun, posisi JTP yang kosong ini di antaranya untuk jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes); Kepala Dinas Perhubungan; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD); Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP), serta Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Pengairan.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kabupaten Purwakarta, Dadi Sadali mengatakan, proses penyelenggaraan open bidding ini sudah memasuki tahap uji makalah dan wawancara, setelah sebelumnya.

“Tahapan-tahapannya sudah berlangsung sejak akhir tahun kemarin. Dari mulai seleksi, uji kompetensi, hingga assessment. Saat ini tes terakhir, yakni uji makalah dan wawancara. Untuk tes akhir ini berlangsung dua hari,” ujar Dadi kepada INILAH, Kamis (23/1/2020).

Menurut Dadi, dalam open bidding ini ada beberapa tahapan yang mesti ditempuh. Sehingga, wajar proses seleksi JPT Pratama ini memakan waktu yang cukup lama. Adapun dalam pelaksanaan open bidding atau lelang jabatan sendiri, mengacu pada Undang-Undang (UU) No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Dalam proses assessment (penilai) kemarin, kami melibatkan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat. Sedangkan, untuk uji wawancara atau tes terakhir yang digelar kali ini, kami melibatkan tim yang terdiri dari akademisi, profesional, dan internal pemerintah,” jelas dia.

Sementara itu, dalam tes terakhir open bidding ini Pemkab Purwakarta membuatnya lebih berbeda. Mungkin, biasanya ujian tersebut terkesan tertutup, justru kali ini dibuat terbuka. Jadi, proses ujian ini bisa disaksikan bersama-sama.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menuturkan, pihaknya sengaja meminta agar ujian terakhir ini dibuat terbuka. Alasannya, untuk memastikan transparansi proses ujian tersebut. Termasuk, pihaknya ingin memastikan langsung seperti apa kualiti para peserta yang akan bersaing merebutkan jabatan ini.

“Jadi, kami nonton bareng (nobar) proses ujian ini di sebuah layar. Teknisnya, untuk uji wawancara dilakukan di satu ruangan tertutup, sedangkan kami dengan pejabat pemerintahan lain menonton di ruang lainnya melalui siaran langsung,” ujar Anne.

Anne menambahkan, nobar ini sengaja dilakukan supaya dirinya juga bisa melihat langsung seperti apa komitmen mereka jika menduduki jabatan. Karena, menurutnya, sebagai calon pimpinan OPD, mereka harus benar-beran orang yang mumpuni di bidangnya. (Asep Mulyana)