Partai Demokrat Kab Bandung Buka Penjaringan Balon Bupati dan Wabup

Partai Demokrat Kab Bandung Buka Penjaringan Balon Bupati dan Wabup
DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung akan memulai proses penjaringan bakal calon bupati/wakil bupati Bandung. (Dani R Nugraha)

INILAH,Bandung - DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung akan memulai proses penjaringan bakal calon bupati/wakil bupati Bandung.

Pembukaan penjaringan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung. 

Seperti diketahui, Partai Demokrat dan PKS Kabupaten Bandung telah sepakat untuk berkoalisi pada Pilkada 2020. Kesepakatan koalisi tersebut disetujui saat kedua partai saling bertemu pada 5 Januari 2020 lalu. 

"Selain menindaklanjuti kesepakatakan dengan PKS, kami juga mendapat instruksi dari DPD provinsi untuk melakukan penjaringan sesuai juklak dan peraturan organisasi yang telah ditetapkan," kata Ketua Tim Penjaringan Yuyun Saepudin di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung, di Komplek Taman Kopo Katapang, Kamis(23/1/2020).

Dikatakan Yuyun, terdapat beberapa tahapan dalam proses penjaringan bakal calon bupati/wakil bupati Bandung. Pertama,  pendaftaran bakal calon yang akan dilaksanakan pada 24 Januari hingga 31 Januari 2020. 

Setelah pendaftaran, kata Yuyun, dilanjutkan dengan tahapan penyerahan administrasi dan seleksi kompetensi pada 1 Ferbruari hingga 7 Februari 2020. Hasil seleksi dan penyerahan berkas administrasi tersebut akan diserahkan ke DPD Partai Demokrat Jawa Barat pada 8 Februari hingga 10 Februari 2020. 

"Setelah itu akan dilaksanakan survey. Survey ini dua tahap. Tahap pertama survey perseorangan yang dilakukan pada 10 Maret sampai 22 Maret 2020. Sedangkan hasil survey diserahkan 30 Maret 2020 ke DPP oleh DPD dan DPC," ujarnya. 

Yuyun menjelaskan, hasil survey yang diserahkan ke DPP nantinya akan diseleksi kembali. Setelah hasil seleksi keluar,  bakal calon kemudian akan mengikuti survey tahap kedua. Survey tahap kedua tersebut dilakukan untuk mengetahui elektabilitas dan akseptabilitas pasangan calon. 

"Pelaksanaan survey tahap kedua itu pada 30 Mei 2020. Setelah itu hasilnya akan diseleksi oleh DPP. Sehingga DPP Demokrat nantinya akan menetapkan dan mengeluarkan rekomendasi siapa yang akan mendampingi bakal calon dari PKS," katanya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung, Endang menambahkan, hingga saat ini ada tiga orang kader yang berencana mengambil formulir bakal calon bupati/wakil bupati Bandung. Tiga orang tersebut Dedi Zaelani, Doni Mulyana, dan Indra Azis. 

"Tiga orang nama kader Partai Demokrat ini merupakan kader lama," ujarnya. 

Menurut Endang, sesuai kesepakatan dengan PKS Kabupaten Bandung yang akan mengusung Gun Gun Gunawan, Partai Demokrat hanya membuka pendaftaran sebagai bakal calon wakil bupati Bandung. Karena PKS dan Demokrat sudah menyetujui untuk berkoalisi. Endang menilai, kesepakatan posisi muncul ini dinilai wajar. Sebab, Partai Demokrat hanya mendapat 5 kursi di parlemen, sedangkan PKS 10 kursi. 

"Karena sudah ada kesepakatan, kami hanya membuka pendaftaran bakal calon wakil bupati saja. Ini pun sudah disepakati hingga tingkat DPD dengan kedua partai. Kalau misal ada perubahan di DPP, ya itu bukan hal yang aneh lagi," katanya. 

Endang menjelaskan, berkoalisinya Partai Demokrat dengan PKS dikarenakan ada kesamaan visi dan misi dalam perubahan Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Demokrat dan PKS berkomitmen memberikan warna baru pada konstelasi Pilkada 2020 mendatang. 

Menurut Endang, Partai Demokrat sebetulnya sudah berkomunikasi dan berkonsilidasi dengan partai politik lainnya. Namun, ia mengklaim jika jalinan komunikasi paling romantis hanya dengan PKS. Meski begitu, kedua partai masih membuka pintu jika ada partai politik yang ingin ikut berkoalisi. 

"Awal sudah berkomunikasi dengan semua partai. Tapi setelah kami koalisi dengan PKS, kami belum komunikasi dengan partai lain. Tapi kami tidak menutup kemungkinan akan berkoalisi dengan partai lainnya. Kami juga membuka pintu untuk partai lain yang ingin berkoalisi," ujarnya. 

Endang mengklaim jika koalisi Partai Demokrat dengan PKS dipastikan tidak akan bercerai hingga hari pelaksanaan Pilkada. Keputusan koalisi ini final hingga tingkatan DPD Provinsi. 

"Kalau sampai DPP ya tidak tahu. Bisa saja berubah. Tapi yang jelas sampai DPD keputusan koalisi dengan PKS sudah final. Koalisi partai, kan, mencair. Jadi bisa saja seizin Allah. Tapi sementara ini kami tidak bisa bercerai," katanya.(rd dani r nugraha).