Sekitar 36 Ribu Tenaga Honorer Menanti Keluarnya Perpres

Sekitar 36 Ribu Tenaga Honorer Menanti Keluarnya Perpres

INILAH, Bandung- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat masih menunggu keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait penghapusan tenaga honorer. Adapun  tenaga kontrak dan honorer di lingkungan Pemprov Jabar sekitar 36 ribu. 

Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar, Tulus Arifan mengatakan, angka tersebut berdasarkan data pada 2019. 

"Secara peraturan sudah jelas, menurut pemerintah tidak ada lagi tenaga kontrak dan tenaga honorer. Jadi, ini dialihkan dan diberikan kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," ujar Tulus pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Kamis (23/1/2020).

Tulus mengatakan, pihaknya sudah memfasilitasi pengadaan CPNS dan PPPK. Adapun tes PPPK baru digelar pada 2019. Hanya saja, saat ini Perpres belum keluar jadi tatacara perekrutan lainnya belum terima. 

"Yang kami miliki baru itu, PPPK dan kelanjutannya di 2020 tetap menunggu keputusan Menpan. Namun, memang sudah tak diperkenankan lagi ada tenaga honorer. Adanya, PPPK," katanya.

Dia mengatakan, pihaknya saat ini sedang menunggu Perpres terkait nasib tenaga kontrak tersebut. Mengingat saat ini pun belum ada peratudan mengenai hasil seleksi tes PPPK yang digelar pada 2019 lalu. Termasuk soal gaji dan tata cara proses selanjutnya.

"Kami sangat tergantung peraturan presiden ini. Kan SK nya keluar bukan dari kami. Ini, langsung dari BKN yang mengeluarkan kami hanya bisa menunggu," katanya.

Menurut dia, istilah tenaga honorer maupun tenaga kontrak sebenarnya sama hanya berbeda penamaanya saja. Dia mengelompokkan ASN itu ada kontrak perorangan, ada outsourching dan ada tenaga harian lepas. Untuk yang perorangan ini, melalui APBD. Sedangkan outsourching ini lewat pihak ketiga. Sedangkan harian lepas, dari APBD berdasarkan masa kegiatan.

"Nah ketiganya itu jumlahnya menurut data terakhir kami coba cek ada 36 ribu," katanya.

Kendati demikian, dia mengatakan, untuk guru honorer perekrutannya berbeda-beda. Ada yang terdaftar, ada juga yang hanya di lingkungan sekolah itu sendiri. 

Oleh karena itu, dia menilai, masalah tanaga kontrak atau honorer ini banyak.  "Ini kita petakan memang ada kekurangan," katanya. (Riantonurdiansyah)