Dinsos Jabar Dorong KPM BNPT Bentuk e-Warong

Dinsos Jabar Dorong KPM BNPT Bentuk e-Warong

INILAH, Bandung - Sebanyak 2.637.975 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Barat akan mendapatkan program bantuan sosial pangan pada 2020 ini. Program ini sebagai pengembangan dari bantuan pangan nontunai (BNPT) yang dikucurkan sebulan sekali. 

Jumlah KPM itu pun mengalami kenaikan dari jumlah KPM 2019 yang mencapai 2.496.981 KPM yang tersebar di 27 kota kabupaten di Jabar. Mereka  bisa mendapatkan bahan sembako tersebut di 7.193 e-Warong (elektronik warung gotong royong) di Jabar yang sudah terafiliasi dengan empat bank anggota Himbara yaitu BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri.

Kepala Dinas Sosial Jabar Dodo Suhendar mengatakan, bantuan ini diperuntukkan bagi KPM dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di E-Warong .

Adapun pada tahun 2020 ini pemerintah pusat menambah nilai bantuan sosial pangan dari Rp110.000 menjadi Rp150.000 dalam Program Sembako 

"Besaran manfaat Rp110.000,- untuk pembelian beras dan telor, dan Rp40.000 ,- untuk pembelian bahan sumber protein hewani dan nabati lainnya serta sumber vitamin dan mineral sebagaimana yang ditetapkan," ujar Dodo, belum lama ini.

Menurut dia, sejak dini masyarkat akan mendapatkan peningkatan nutrisi/gizi melalui pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini. Khususnya, dalam menekan angka stunting bagi anak-anak. 

Adapun bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong menggunakan dana bantuan program Sembako adalah, sumber karbohidrat: beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu. Sumber protein hewani: telur, ayam, ikan. Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu. Sumber vitamin dan mineral: sayur mayur, buah-buahan.

"Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program Sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Bahan pangan yang dibeli KPM melalui program Sembako harus dapat diolah menjadi Makanan Pendamping ASI (MPASI) untuk diberikan kepada anak usia 6 - 23 bulan guna pemenuhan gizi sehingga berpengaruh untuk penurunan stunting," paparnya. 

Dodo menambahkan, bantuan program Sembako tidak bisa digunakan untuk bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan pangan yang dapat dibeli KPM di e-Warong. Di antarnya pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan dan mie instan. 

"Bantuan juga tidak bisa digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok," katanya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin Dinsos Jabar Marwini mengatakan untuk top up atau pengisian jumlah bantuan telah dimasukan ke KKS (kartu keluarga sejahtera) di KPM. 

"Kalau e-Warong nya sudah siap ya bisa langsung belanja pakai KKS nya hari ini. Kami pun sudah kordinasi dengan kabupaten, kecamatan dan e-Warong terutama terkait bahan tambahan," ujar Marwini. 

Pihaknya pun mendorong e-Warong maupun masyarakat untuk berkolaborasi dengan peternakan ayam, ikan, petani buah-buahan maupun sayuran guna mengelaborasi ekonomi lokal. Hal tersebut untuk memenuhi bahan tambahan yang meliputi protein hewaani maupun nabati serta sumber vitemin seperti sayur dan buah-buahan. 

Selain itu, pihaknya pun mendorong para KPM untuk membentuk e-Warong. Mereka bentuk e warung disamping dapat memenuhi kebutuhan KPM lain, mereka bisa tergraduasi menjadi tidak miskin lagi. Hal itu peluang usaha ekonomi basis setempat. Senada dengan one village one company.

Adapun pada 2019 lalu, untuk serapan BPNT di Jabar mencapai 90 persen. Sisanya 10 persen tidak terserap lantaran tidak  terdistribusinya KKS terhadap KPM. KPM tersebut bisa saja meninggal dunia, pindah rumah. Selain itu karena ada masalah pada jaringan mesin EDC. 

Lebih lanjut, Marwini mengatakan e-Warong merupakan warung yang sudah bekerja sama dengan bank yang ditunjuk pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial pangan yang saat ini disebut Program Sembako senilai Rp 150.000/bulan. Karena itu tidak semua warung atau bahkan agen bank maupun pulsa yang memiliki mesin EDC itu merupakan e Warong (elektronik warung gotong royong). 

Menurut dia, ada beberapa tahapan untuk mendirikan e Warong. Setelah mengetahui jumlah KPM di masing-masing desa/kelurahan dari Kementerian Sosial, Bank penyalur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-Warong. Penetapan e-Warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan beberapa kriteria.

Adapun kriterianya, yaitu memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur. Yang kedua, memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya. Ketiga, menjual bahan pangan sesuai harga pasar, keempat memiliki pemasok yang memenuhi kriteria.

"Kriteria pemasok itu dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warong. Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada e-Warong. Warong dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan terjamin serta memenuhi prinsip program," paparnya. 

Kriteria e Warong yang kelima,dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan. Ke enam, memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas. Ketujuh, setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, kecuali Badan Usaha MilikNegara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan.

"Untuk ASN, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong maupun pemasok e-Warong," jelasnya. 

Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, Bank Penyalur menerbitkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Bank Penyalur dan e-Warong.

Dokumen PKS tersebut berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, kesepakatan pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam pelaksanaan program Sembako dengan mengacu kepada aturan yang berlaku.

"E-Warong yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dicabut haknya untuk melayani program Sembako," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)