(Sikap Kami) Jangan Pura-pura Budeg

(Sikap Kami) Jangan Pura-pura Budeg

PEMERINTAH sepatutnya lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang semakin surut. Mencabut (atau apapun istilah pemerintah) subsidi elpiji 3 kilogram, hanya akan menambah derita itu.

Pemerintah tetap menegaskan bahwa yang hendak dilakukan adalah bukan pencabutan subsidi. Subsisi tetap ada, tapi tepat sasaran. Agak aneh juga, setelah lebih dari 10 tahun, baru terasa ada yang tidak tepat sasaran.

Betulkah tidak tepat sasaran? Mungkin begitu adanya. Tapi, sejatinya, yang lebih parah bukan itu. Pemerintah gagal mengendalikan harga elpiji si melon itu. Jika harga normalnya Rp18 ribu, misalnya, maka di kawasan pelosok, harganya bisa mencapai Rp35-50 ribu.

Siapa yang salah? Pemerintah tak bisa lepas tangan. Merekalah pembuat regulasi, mereka juga eksekutornya. Tapi, dalam perjalanan, tidak ada sinkronisasi antara regulasi dan pelaksanaannya.

Ada permainan dari kalangan agen, distributor, hingga pengecer. Tapi, apakah permainan menaikkan harga seenaknya, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) tidak mungkin tanpa melibatkan oknum-oknum pemerintah juga?

Soal subsidi yang tepat sasaran, kita tentu sepakat. Tetapi, bukankah selama ini, sejak elpiji si melon pertama kali digulirkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla hingga Jokowi-Jusuf Kalla, regulasi soal subsidi yang terarah ini juga sudah dibuat? Artinya, pemerintah juga yang lalai sehingga subsidi jadi kurang terarah.

Kini, dalam kondisi ekonomi dan finansial masyarakat yang tak tumbuh, meski pemerintah berkilah ada pertumbuhan ekonomi 5%, tentu saja rencana “mencabut” subsidi elpiji akan kian memberatkan rakyat.

Bukan apa-apa, rakyat seperti tiada henti didera kewajiban-kewajiban yang terus meningkat di tengah ekonomi mereka yang mengalami stagnasi. Dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan, rencana kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan tarif tol, belum lagi ancaman naiknya harga bahan bakar minyak, kini muncul pula penertiban subsidi yang dipandang rakyat sebagai pencabutan subsidi.

Mestinya, pemerintah arif menyikapi keluhan-keluhan masyarakat ini. Apalagi, yang mengeluh adalah warga dalam tingkat ekonomi yang tak sepenuhnya berkemampuan. Pemerintah tak boleh pura-pura abai dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat. Tak boleh pura-pura budeg. (*)