Begini Cerita Mantan Kades Harus Hidup di Penjara

Begini Cerita Mantan Kades Harus Hidup di Penjara

INILAH, Bandung – Mantan Kepala Desa Compreng, Kabupaten Subang, Warmah, diganjar hukuman 2 tahun 3 bulan karena tak bisa mempertanggungjawabkan dana desa. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi?

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (28/1/2020), terungkap bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mengelola dana desa tahap I dan tahap II tahun 2016 pasca dicairkan. Sedangkan para pelaksana kegiatan atau LPM hanya diberikan dana sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan sehingga terdapat sisa anggaran  yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Secara rinci disebutkan, dana desa yang  diterimanya  saat menjabat sebagai Kades Compreng sebesar Rp703.761.000 terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan Rp 422.256.600 dan tahap kedua sebesar Rp281.504.400. 

Pada tahap 1, Dana Desa itu direalisasikan untuk pembangunan sebanyak 18 kegiatan dan pada tahap kedua sebanyak 23 kegiatan serta pemberian makanan tambahan untuk balita.

“Namun hasil penyeldidikan, dalam pelaksanaannya penggunaan dana desa sebesar Rp703.761.000 itu banyak pekerjaan fiktif. Terdakwa hanya melaporkan menggunakan nota-nota dan kwitansi dengan kegiatan yang ketika dicek di lapangan tidak ada,” ujarnya.

Akibatnya, Warmah kini harus menjalani kehidupan di balik dinding penjara. Majelis hakin Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung menjatuhkan hukuman 2 tahun 3 bulan untuk Pak Kades. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya hukuman 4 tahun 6 bulan.

Dalam amar putusan yang dibacakan Selasa (28/1/2020), majelis menyatakan Pak Kades Warah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama pasal 3 UU Tipikor. “Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan,” katanya.

Yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Yang meringankan, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan, dan sudah mengganti uang kerugian negara.

Warmah sebagai Kades Compreng diduga menyelewengkan dana desa dan mempergunakan tidak sesuai peruntukannya. “Dari total anggaran APBDes 2016  yang cair sebesar Rp 703 juta, sebesar Rp 183 juta tidak  bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.  

Adanya selisih kerugian negara tersebut bermula dari hasil audit investigasi Irda Nomor: 700 / 186 /Irda, tanggal 8 Maret 2019 yang menghasilkan adanya indikasi  kerugian keuangan negara sebesar Rp183.388.357 pada sejumlah proyek yang bersumber dari dana desa. (ahmad sayuti)