KI Jabar Nyatakan Siap Jadi Tuan Rumah Rakornas Ke Pusat

KI Jabar Nyatakan Siap Jadi Tuan Rumah Rakornas Ke Pusat
Foto: Humas Komisi Informasi Jabar

INILAH, Bandung- Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat menyampaikan empat misi dalam kunjungan kerja ke KI Pusat, di Jakarta, Rabu (29/1/2020). Salah satunya kesiapan KI Jabar untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rakornas KI se-Indonesia. 

INILAH, Bandung- Ketua Komisi Informasi Jabar Ijang Faisal mengatakan, hal tersebut sangat penting disampaikan kendati agenda rakornas digelar pada 2021 nanti. 

"Ini penting disampaikan agar jauh-jauh hari KI pusat dapat mempertimbangkan Kota Bandung sebagai tempat untuk arena Rakornas," ujar Ijang via sambungan telepon.

Dia mengatakan, misi pertama kunjungan kerja ke KI Pusat yaitu  silaturahmi kelembagaan.  Mengingat Komisioner KI Jabar adalah komisioner yg baru dilantik di periode KI Jabar ke-3. 

"Agenda Keduanya adalah dalam rangka konsultasi mengenai beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh KI pusat dalam prosedur penyelesaian sengketa informasi," katanya. 

Menurut dia, regulasi tersebut sudah diterapkan KI Jabar dalam membuat putusan. Salah satu contohnya, yaitu mengenai regulasi KI Pusat terkait Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yg tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

"Regulasi ini sudah dilakukan oleh KI jabar terhadap delapan register yang masuk, lima register diantaranya adalah terkait permohonan masyarakat transparansi Jawa Barat (MATA), dan tiga register terhadap permohonan yang disampaikan oleh pemantau keuangan negara (PKN)," paparnya.

Adapun alasan kunjungan KI jabar ke KI pusat lainya, yakni dalam rangka konsultasi rencana KI Jabar membuat seminar nasional terkait tema Perlindungan Data Pribadi (PDP). Hal itu sebagai inisiatif dan perhatian KI Jabar terhadap isu tersebut mengingat saat ini Pemerintah dan DPR sedang merancang UU PDP. 

Dia mengaku, KI Jabar sangat konsen terhadap isu ini tersebut lantaran Provinsi Jabar adalah Provinsi yang mempunyai populasi penduduk paling banyak di Indonesia.

"Sehingga melindungi data pribadi rakyat jabar merupakan kewajiban tambahan pemerintah Provinsi Jabar dan KI Jabar adalah salah satu komponen yang ada didalamnya," katanya.

Dia melanjutkan, dengan adanya seminar RUU PDP tersebut diharapkan akan ada kesadaran menyeluruh baik publik maupun badan publik untuk menjaga data pribadi.  Lantaran pertukaran pemikiran dalam seminar dapat menghasilkan saran dan masukan kepada pemerintah dan DPR dalam merumuskan dan membuat UU yang mengakomodir kepentingan publik.

"Jadi intinya kunjungan kerja KI Jabar ke komisi informasi pusat adalah dengan empat agenda utama," katanya. 

Ijang mengatakan kunjungan kerja KI Jabar ke Komisi Informasi pusat adalah program yang sudah dicanangkan sejak pelantikan lalu. Kegiatan ini pun dihadiri oleh empat komisioner KI Jabar lainnya yaitu Dedi Dharmawan, Husni Farhan Mubarok, Dadan Saputra dan Yudaningsih. Sedangkan di pihak KI pusat diterima oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana dan beberapa komisioner lainnya yaitu Cecep Suryadi, Arief dan Syahyan.

Sementara itu, ketua KI Pusat Gede Narayana, mengaku sangat mengapresiasi kunjungan KI Jabar. Dengan 4 agenda tersebut KI pusat senantiasa akan mensuport seluruh program yang dicanangkan KI Jabar sepanjang untuk mendorong Keterbukaan Informasi di tanah pasundan.

"Berharap komisioner baru ini dapat berlari untuk berakselerasi dengan program Gubernur Jabar yaitu Jabar Juara Lahir dan Batin," ujar Gede Narayana. (Riantonurdiansyah)