Penyelesaian Sengketa Informasi Warga Kampung Pilar dan PN Bekasi Masuk Meja KI Jabar

Penyelesaian Sengketa Informasi Warga Kampung Pilar dan PN Bekasi Masuk Meja KI Jabar
Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal/foto rianto nurdiansyah
INILAH, Bandung-Komisi Informasi (KI) Jawa Barat mulai menyidangkan permohonan penyelesaian sengketa informasi antara warga Kampung Pilar Bekasi melawan Pengadilan Negeri Bekasi pada Selasa (6/2/2020) lalu. 
 
Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal mengatakan, adanya permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut bermula dari ulah Pengadilan Negeri bekasi yang tidak menanggapi permohonan informasi yang disampaikan oleh warga Kampung Pilar melalui kuasa hukumnya LBH Jakarta.
 
"Padahal pengadilan Negeri Bekasi sebagai badan publik yudikatif berkewajiban menanggapi atau menjawab terhadap permohonan informasi yang diminta oleh publik, demikian substansi amanat dari UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik," ujar Ijang, Jumat (7/2/2020).
 
Ijang menyampaikan, KI Jabar membentuk majelis komisioner (MK) untuk menyelesaikan sengketa informasi tersebut. Tiga MK yang ditunjuk untuk persidangan penyelesaian sengketa informasi publik tersebut, yakni Komisioner Dadan Saputra ditunjuk sebagai Ketua majelis sedangkan Komisioner Dedi Dharmawan dan Komisioner Yudaningsih masing-masing ditunjuk sebagai anggota majelis.
 
"Saya sebagai Ketua KI Jabar memberi kepercayaan besar bahwa para majelis komisioner yang menangani kasus ini, insha alloh bisa bersikap independen, punya integritas yang mumpuni, jujur dan tentunya profesional. Pungkasnya.
 
Lebih lanjut Ijang mengatakan, bahwa dibentuknya KI sesungguhnya adalah bentuk perhatian negara terhadap hak azasi manusia sesuai amanat UUD 1945 pasal 28 huruf F.
 
"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia," papar dia. 
 
Menurut Ijang, bahwa mafhum muwafawohnya dari pasal 28 huruf F itu, betapa kepentingan pemohon atau publik sangat harus diperhatikan mengingat informasi itu merupakan hak azasi manusia. Namun, tetap koridornya adalah regulasi karena keterbukaan informasi yang dikawal oleh KI adalah keterbukaan informasi by regulasi bukan keterbukaan informasi by persepsi. 
 
Karena itu, publik dan badan publik harus mengetahui bahwa walaupun mendapatkan informasi itu adalah hak azasi tetapi tetap harus mengikuti aturan, karena untuk mendapatkan informasi  negara sudah membuat perangkat peraturan perundang-undangan, yaitu UU nomor 14 tahun 2008 dan beberapa peraturan lain diantaranya ada perma no 2 tahun 2011. 
 
"Kemudian beberapa peraturan komisi informasi dan juga surat keputusan ketua komisi informasi pusat nomor 1 tahun 2018," imbuh dia. (riantonurdiansyah)