(Sikap Kami) ‘Rekonsiliasi’ Jawa Barat

(Sikap Kami) ‘Rekonsiliasi’ Jawa Barat
(Istimewa)

SEHARUSNYA memang seperti itu. Rekonsiliasi politik ini sebenarnya cukup terlambat. Tapi, lebih baik telat daripada tidak sama sekali.

Begitulah kita memaknai ‘safari weekend politik’ Ridwan Kamil. Dia, sepanjang akhir pekan, bertemu –resmi atau tidak—dengan petinggi Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

Sejak awal, ketika baru anggota DPRD Jawa Barat dilantik, Emil sudah menyampaikan niat serupa. Ingin agar DPRD dan Pemprov Jawa Barat seiring sejalan membangun Tanah Pasundan.

Patut diduga, hal tersebut karena Gerindra-PKS, parpol pengusung pesaing Emil pada Pilkada 2018, kemudian juga pengusung lawan dukungan Emil di Pilpres 2019, menguasai parlemen Jabar. Jadi, “persaingan” terus jadi panjang.

Semestinya itu tak terjadi. Semestinya, sehabis Pilgub Jabar, Emil sudah membereskan relasi dengan DPRD dan partai politik. Sebab, DPRD adalah mitranya dalam membangun Jabar.

Hanya saja, ada satu batu sandungan menjelang Pilpres. Sandungan itu, sialnya, justru dibikin Emil sendiri. Betul, dia punya hak menentukan sikap. Tapi, semestinya dia juga paham posisinya sebagai gubernur bagi seluruh masyarakat Jabar. Keberpihakannya pada salah satu pasangan capres, pada saat itu, membuat situasi politiknya menjadi sulit.

Sepatutnya, itu menjadi pembelajaran berharga bagi Emil. Bukankah dengan tidak memperlihatkan keberpihakan pada Pilpres, relasinya dengan sejumlah parpol di DPRD Jabar akan lebih cepat mulus?

Kini, dia boleh bersyukur, dengan pertemuannya bersama Prabowo dan Sohibul Iman, diharapkan relasi itu akan lebih tenang. Tidak ada lagi gejolak-gejolak yang tidak perlu. Eksekutif dan legislatif kini bisa bergandengan tangan lebih mulus membangun Jawa Barat.

Tetapi, itu pun belum cukup. Tidak cukup hanya dengan Prabowo atau Sohibul Iman. Tugas tak kalah pentingnya adalah bagaimana mencairkan hubungan dengan DPRD secara total. Sebab, sejumlah kalangan di DPRD selama ini menilai hubungan eksekutif dan legislatif masih belum mulus. Setidaknya belum lancar.

Kita memahami, setiap parpol memiliki arah politik masing-masing. Tak perlu ada yang baper. Dalam kondisi seperti ini, jika sekali waktu ada kritikan, maka itu semestinya dianggap sebagai masukan. Bukan “pembunuhan karakter politik”. Kita ingin politik adem dalam relasi eksekutif-legislatif, bukan selalu berisik seperti yang terjadi di wilayah tetangga kita. (*)