(Sikap Kami) Ukur Dirilah Wahai Pejabat

(Sikap Kami) Ukur Dirilah Wahai Pejabat

PERISTIWA ini terjadi lima tahun lalu. Presiden Jokowi mencabut Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tunjangan Uang Muka Kendaraan Bermotor Perorangan Pejabat Negara. Intinya, Presiden tak membaca utuh lagi Perpres itu sebelum dia tanda tangani, karena sudah diparaf stafnya.

Harian Jakarta Globe memberi judul : ‘Joko : I Don’t Read What I Sign’. Selain karena Perpresnya “melukai” kesulitan rakyat, kontroversi yang cukup panjang adalah karena presiden tak memahami sepenuhnya perpres yang dia tanda tangan itu.

Lima tahun setelah itu, hal serupa terungkap juga terjadi di Jawa Barat. Sekda Jabar Nonaktif, Iwa Karniwa, mengaku tak membaca draf persetujuan substansi perubahan RDTR Kabupaten Bekasi dan langsung membubuhkan parafnya.

Apapun alasannya, baik yang disampaikan Jokowi, maupun Iwa Karniwa, tentu tak bisa diterima begitu saja. Betul, kesibukan sebagai pejabat membuat mereka tak punya banyak waktu membaca apa yang ditandatangani atau diparaf. Tapi, bukankah secara administratif mereka juga tetap tak lepas dari tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan tersebut?

Kadang-kadang kita berpikir, sebegitu beratkah beban pejabat-pejabat pemerintahan saat ini? Ada kontradiksinya. Jika beban itu berat, maka fakta yang terlihat bagi kita adalah pejabat juga dibebani dengan jabatan-jabatan lain di dalam atau luar kedinasannya. Jadi anggota Tim A, anggota Tim B, jadi dosen, pengurus berbagai organisasi, dan sebagainya.

Tidak bisakah seorang pejabat menolak jabatan dan beban tambahan yang diberikan kepadanya? Atau, jangan-jangan pejabatlah yang gila banyak jabatan berikut keuntungan dan konsekuensinya.

Umum terjadi di pemerintahan, seorang pejabat kemudian ternyata juga jadi komisaris di berbagai BUMN/BUMD, jadi staf ahli/penasihat di berbagai lembaga lainnya. Tentu, itu bukan posisi yang gratis atau tak berhonor tak bergaji.

Jika demikian, siapa yang salah? Bisa jadi kedua-duanya. Pejabat yang gila jabatan dan pemberi jabatan yang lebih memberi ruang hanya kepada lingkar-lingkar terdekatnya.

Kondisi itu tentu tidak sehat untuk penyelenggaraan negara/daerah. “I don’t read what I sign itu”, kita yakini, tak hanya terjadi pada dua pejabat itu. Banyak hal serupa sudah dan akan terus terjadi. Hanya, belum terbuka di hadapan publik saja.

Begitulah negara dan daerah ini dikelola. (*)