Jaksa Datun Sesalkan Kelebihan Bayar Proyek Pembangunan Cibinong Situ Plaza

Jaksa Datun Sesalkan Kelebihan Bayar Proyek Pembangunan Cibinong Situ Plaza
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Kelebihan bayar Pemkab Bogor kepada penyedia jasa PT Sinar Cempaka Raya hingga Rp1 miliar yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disesalkan Kasie Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Rusli Putra Aji.

Pasalnya, menurut pengakuan Rusli pasca penandatanganan MoU antara jajarannya bersama Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), komunikasi dirinya bersama dinas tersebut 'terputus'.

"Kami terakhir berkomunikasi dengan DPKPP itu ketika diminta mendampingi pelaksanaan proyek pembangunan Cibinong Situ Plaza. Sejak penandatanganan Mou antara dua instansi, belum pernah lagi berkomunikasi," ujar Rusli kepada wartawan, Kamis (13/2).

Mengenai dugaan kelebihan bayar yang harus dibayarkan minimal pada akhir bulan Maret mendatang, pria asli Palembang, Sumatera Selatan ini pun meminta DPKPP dan PT Sinar Cempaka Raya melaksanakan kewajibannya.

"Kelebihan bayar pada pekerjaan pembangunan proyek itu  atau lainnya harus dikembalikan ke kas negara, saya melakukan pendampingan itu kurang maksimal karena saat kami meminta data-data pun tidak diberikan atau mereka ini tidak pro aktif dalam menjalankan kerjasamanya," sambungnya.

Rusli menuturkan jika dilihat dari total kelebihan bayar sebesar Rp 2,4 miliar yang dilakukan oleh Pemkab Bogor kepada para penyedia jasa, maka kelebihan bayar kepada PT Sinar Cempaka Raya adalah yang terbesar.

"Sesuai informasi yang saya dapatkan, memang kelebihan bayar terbesar pada proyek - proyek di Pemkab Bogor adalah proyek pembangunan Cibinong Situ Plaza, karena kelebihan bayar pada proyek lain nilainya cuma ratusan juta saja," tutur Rusli.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta dengan tegas agar Satuan Kerja Perngkat Daerah (SKPD) terkait maupun penyedia jasa segera mengembalikan kelebihan bayar ini.

"SKPD terkait seperti Sekretariat Dewan, Unil Lelang Pengadaan Barang Jasa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan lainnya bersama penyedia jasa harus mengembalikan uang kelebihan bayar ke kas negara karena kalau tidak bisa dikenakan pidana korupsi," tegas Rudy.

Politisi Partai Gerindra ini berharap kasus kelebihan bayar ini merupakan yang terakhir kalinya dan menjadi pembelajaran berharga bagi aparatur Pemkab Bogor maupun penyedia jasa agar kedepannya taat aturan dan azas.

"Ini tentang tata kelola pemerintahan yang baik atau kurang baik,  kenapa bisa terjadi kasus kelebihan bayar, kenapa ada penyedia jasa yang katanya belum dibayar malah saat ini statusnya kelebihan bayar," tukasnya. (Reza Zurifwan)