50 Persen Dana Bos untuk Upah Honorer, Ini Reaksi Wabup Gun Gun

50 Persen Dana Bos untuk Upah Honorer, Ini Reaksi Wabup Gun Gun
Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan. (Dani R Nugraha)

INLAH, Bandung- Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawam menyambut baik kebijakan Menteri Pendidikan Nadiem Makariem dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengubah skema penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memungkinkan 50 persen dana tersebut bisa digunakan untuk gaji guru honorer.

Skema ini bisa meningkatkan kesejahteraan para guru honorer yang memang penpatanya masih jauh dibawah standar kelayakan.

"Tentu kami mendukung jika ada kebijakan seperti itu, tapi harus ada yang ditambah. Selain itu pengawasannya juga harus ditigkatkan," kata Gun Gun usai menghadiri kegiatan di SMAN 1 Margahayu, Jumat (14/2/2020).

Dikatakan Gun Gun, hal yang perlu ditambah adalah anggaran, mengingat jumlah guru honorer sangat banyak sehingga membutuhkan anggaran besar. Selain anggaran, hal yang harus ditambah adalah pengawasan. 

"Pengawasannya harus ditingkatkan, agar  kami bisa lebih leluasa dan lebih baik dalam penerapannya. Selain itu pendampingan juga harus terus dilalukan. Kalau dilepas sering terjadi kendala di lapangan," ujarnya. 

Gun Gun melanjutkan, payung hukum dalam penerapan penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer juga harus jelas, agar kedepan tidak ada masalah, terutama berkaitan dengan hukum.

"Harus ada arahan yang jelas dan payung hukum yang jelas," katanya. 

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijkan baru. Salah satunya yakni memberikan keleluasaan kepada Kepala Sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Bahkan, dana BOS bisa digunakan untuk menggaji guru honorer dengan presentase hingga 50 persen.

Padahal selama ini jatah dana BOS untuk upah guru honorer dan tenaga kependidkan hanya 15 persen dari nilai dana BOS yang diterima sekolah.

Namun kebijakan tersebut juga mencantumkan persyaratan yakni pembayaran gaji  guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan persyaratan yang bersangkutan telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

“Ini merupakan langkah pertama untuk memperbaiki kesejahteraan guru-guru honorer yang telah berdedikasi selama ini,” kata Nadiem beberapa waktu lalu.

Fleksibilitas penggunaan dana BOS ini, menurut Nadiem menjadi salah satu langkah awal meningkatan kesejahteraan guru honorer.

"Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Porsinya hingga 50 persen," ujarnya. (rd dani r nugraha).