Imron: Birokrat Kabupaten Cirebon Memang Banyak Pemain

Imron: Birokrat Kabupaten Cirebon Memang Banyak Pemain
Bupati Cirebon Imron Rosyadi. (Maman Suharman)

 

INILAH, Cirebon - Bupati Cirebon, Imron kembali menyikapi santai terkait mutasi yang terus ditunda-tunda. Menurutnya, hal itu dilakukan karena ingin melihat sampai sejauh mana kegaduhan yang tercipta. Imron menuding, selama ini birokrasi di Kabupaten Cirebon memang ada masalah.

"Akhirnya gaduh kan dan istilahnya airnya mulai keruh. Kan isunya mantan Bupati Sunjaya masih berperan, saya hanya ingin lihat siapa yang akan muncul," kata Imron Jumat kemarin.

Imron menjelaskan, penundaan mutasi bukan berarti penyerapan anggaran akan lambat dilakukan. Justru saat ini dirinya ingin melihat siapa sebetulnya pejabat-pejabat yang telah membuat "keruh" Kabupaten Cirebon. Nyatanya, dengan beberapa kali pemberitaan lambatnya mutasi, dirinya mulai bisa melihat pejabat mana saja yang diduga bermain.

"Penyerapan anggaran itu gampang. Kalau birokrat sejati mau ditempatkan dimana saja, anggaran bisa terserap. Jadi tenang saja, anggaran diserap ya Bulan April lah. Ini sudah kita ukur kok," jelas Imron.

Ditanya apakah betul selama ini masih ada peran mantan Bupati Sunjaya, Imron menegaskan tidak ada tekanan siapapun. Malahan beberapa kali pernah bertemu Sunjaya, dirinya tidak pernah membicarakan masalah mutasi. Imron juga mengaku akan bersilaturahmi kepada mantan Wabup Cirebon, Gotas, untuk meminta masuknya.

"Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada tekanan sunjaya dalam hal apapun. Justru saya undur mutasi karena salah satunya ada isu mutasi ini transaksional. Sudah mulai muncul siapa yang membuat keruh situasi. Yang pasti, mutasi kapan kapannya nanti saya umumkan," jelas Imron.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi meminta Pemkab Cirebon untuk segera melakukan pelantikan jabatan. Hal itu penting dilakukan karena akan berpengaruh terhadap kinerja semua SKPD. Lutfhi juga mengaku berkepentingan, karena selama ini Sekwan DPRD Kabupaten Cirebon belum definitif.

"Pihak dewan jelas punya kepentingan. Kita belum punya sekwan secara definitif. Ini berpengaruh kepada kebijakan termasuk penyerapan anggaran," jelas Luthfi.

Dia menambahkan, kalau saja izin dari Kemenpan RB untuk hasil open bidding 9 SKPD sudah terbit, maka tidak ada alasan lagi bagi Bupati untuk segera melakukan mutasi. Sementara untuk eselon 3 dan 4 bisa menunggu izin turun dari Kemenpan RB.

"Intinya mutasi jangan ditunda. Segera laksanakan supaya anggaran bisa secepatnya diserap," tukas Luthfi. (maman suharman)