Hendardi:  Soal Ham dan Intoleransi Jokowi Harus Jawab Harapab Publik

Hendardi:  Soal Ham dan Intoleransi Jokowi Harus  Jawab Harapab Publik


INILAH, Bandung, -  Ketua SETARA Institute, Hendardi meminta Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan pernyataannya terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, Hendardi berharap Jokowi juga dapat menjelaskan tentang penanganan intoleransi di tengah tengah masyarakat.

 

Seperti diketahui, Pernyataan Jokowi itu sebelumnya diberitakan laman BBC pada 13 Februari lalu. "Diletakkannya HAM sebagai bukan agenda prioritas oleh presiden juga menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki pengetahuan holistik soal HAM. Hak asasi manusia adalah paradigma bernegara, bukan semata kasus atau pelanggaran HAM. Jokowi semestinya meletakkan HAM sebagai paradigma dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, penguatan SDM dan agenda pembangunan lainnya. Dengan pemahaman yang demikian, agenda HAM bisa diintegrasikan dalam seluruh kinerja pemerintahan," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/2).

 

Hendardi mengatakan pemerintah seharusnya memiliki tugas melindungi rakyatnya. Pemerintah juga wajib menjamin keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

 

"Perlu diingat bahwa tugas konstitusional memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia, yang di dalamnya juga memuat jaminan atas keadilan, penanganan pelanggaran HAM dan jaminan kesetaraan dalam beragama/berkeyakinan bukanlah tugas yang harus dipilih-pilih oleh seorang presiden. Semua tugas konstitusional melekat pada seorang presiden dalam suatu periode pemerintahan. Oleh karena itu, presiden dibekali kewenangan mengangkat menteri dan kepala badan dalam berbagai bidang agar bisa menjalankan tugasnya secara bersamaan. Sepanjang para pembantu presiden memiliki kepekaan dan kecakapan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, maka tidak ada alasan bagi pemerintah menunda tugas-tugas konstitusional tersebut. Apalagi, khusus agenda penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi, merupakan agenda yang tertunda pada periode pertama, dimana secara eksplisit termaktub dalam Nawacita Jokowi 2014 silam," ucapnya.

 

Hendardi mengaku heran Jokowi enggan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu dengan alasan memprioritaskan ekonomi dan penguatan SDM di periode kedua memimpin tanah air.

 

"Sayangnya, Jokowi justru mengurungkan niatnya pada periode II ini, dengan alasan prioritas kepemimpinanya adalah pemajuan ekonomi-kesejahteraan dan penguatan SDM. Lalu kapan janji penuntasan bidang HAM akan dipenuhi? Sedangkan Jokowi sudah memasuki periode II," ujarnya.

 

Di bidang intoleransi, Hendardi menilai Jokowi kelihatan hanya condong pada hal - hal politik yang mempengaruhinya. ia berharap kepemimpinan Jokowi - Ma'ruf untuk diperbaiki agar mampu menjawab tantangan publik.

 

"Kepemimpinan Jokowi-Maruf belum genap 1 tahun. Jokowi masih punya waktu dan mesti menjawab harapan publik yang setia memberikan dukungan pada periode II dan percaya bahwa janji penuntasan pelanggaran HAM dan intoleransi akan ditunaikan pada periode II ini," pungkasnya.