Emil: IMB Tannpa Rekomendasi Pemprov Jabar, Pembangunan di KBU Ilegal

Emil: IMB Tannpa Rekomendasi Pemprov Jabar, Pembangunan di KBU Ilegal

INILAH, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap setiap izin pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah kabupaten/kota di lokasi tersebut. Baik itu pembangunan rumah hunian maupun kawasan wisata harus sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah provinsi.

Hal tersebut dia sampaikan saat disinggung terkait pembangunan Water Boom di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).  Dia menilai, pembangunan dalam bentuk apapun harus mengikuti rekomendasi. Maka, tidak dibolehkan seenaknya memberikan izin.

"Kuncinya adalah di kabupaten/kota yang harus ditanyakan. Bagaimana daerah bisa taat. Mungkin (perda) belum tersosialisasi," ujar Ridwan Kamil, Senin (17/2/2020).

Menurutnya, saat ini izin mendirikan bangunan (IMB) di KBU sudah tertuang dalam perda. Regulasi itu berisi aturan tentang pembangunan kawasan harus mengikuti rekomendasi dari Pemprov Jabar. 

"Sekarang tidak bisa kalau IMB tanpa ada rekomendasi dari Pemprov. Itu bisa bisa disebut ilegal," katanya. 

Pemprov Jabar pun saat ini sedang mengkaji sedang mengkaji moratorium peraturan daerah. Dengan moratorium ini maka semua perizinan pembangunan skala besar harus ditahan. 

Emil -sapaan Ridwan Kamil- berencana menetapkan peraturan baru mengenai KBU yang bakal keluar tahun ini.

Sejauh ini, kata Emil juga sudah mengeluarkan empat Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar soal kebencanaan dan lingkungan hidup pada 2020. Yakni, SK Cetak Biru Budaya Tanggap Bencana, SK Tim Cilamaya, SK Cileungsi, dan SK KBU, akhir Januari 2020.

"Semua yang berkaitan dengan Bandung Utara dalam skala besar, sedang kita kaji. Jadi tahan dulu sebelum tim Bandung Utara dan wacana yang terkait dengan aturan ini kita umumkan di akhir bulan," katanya. (Rianto Nurdiansyah)