Staf Khusus Menteri Bappenas Akui Tandatangani Perjanjian Garam Juara

Staf Khusus Menteri Bappenas Akui Tandatangani Perjanjian Garam Juara
Foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung - Mantan Dirut PD Pasar Erfan Maksum yang kini menjabat staf khusus menteri Bappenas akui tandatangani perjanjian kerjasama antara PD Pasar dengan PT Fast Media dalam pengadaan garam juara. 

Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan penyelewengan deposito PD Pasar dengan terdakwa mantan Direktut Keuangan dan Administrasi Andri Salman, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (17/2/2020). Sidang yang dipimpin Daryanto berlangsung di ruang 3. 

Erfan mengakui jika berkas kerjasama pengadaan garam juara yang menyeret Andri Salman jadi terdakwa saat ditanya anggota majelis Roja'i. 

"Iya saya yang menandatanganinya. Tapi saya tidak membacanya karena sudah ada paraf bawahan saya di situ," katanya.

"Apakah saat menandatangani, anda sadar dan mengetahui konsekuensi hukumnya," tanya Rojai lagi.

Namun jawaban Erfan sangat mencengangkan. Dia mengaku saat menandatangani perjanjian itu mengaku dalam keadaan tidak sadar. 

"Berarti anda saat itu lagi fly yah," kata hakim Rojai sambil ketawa. 

Roja'i menasihatinya agar memberikan masukan pada menteri harus penuh dengan perhitungan dan dalam keadaan sadar. Peranannya sangat vital karena dia yang menandatangani perjanjian kerjasama yang menjadikan Andri Salman selaku anak buahnya menjadi terdakwa. 

"Akibat perbuatan menandatangi perjanjian itu ada konsekuensi hukum, bisa saja saudara masuk, tapi terserah pak jaksa," katanya sambil melirik tim JPU Kejari Bandung.

Sementara itu, Penasehat Hukum terdakwa, Heri Gunawan menyatakan seharusnya saksi Erfan Maksum menjadi tersangka lebih dulu dari pada Andri Salman karena dia yang menandatangi kontrak perjanjian atas nama PD Pasar Bermartabat, terlebih dirinya sebagai Direktur Utama.

"Direktur utama harusnya jadi tersangka juga," katanya.

Heri juga menjelaskan bila dalam kasus ini seharusnya kliennya dibebaskan karena tidak ada kerugian negara dalam perkara ini, malah negara diuntungkan.

Kemudian, Heri Gunawan juga akan mempertimbangkan untuk menghadirkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang saat itu menjadi walikota Bandung, karena dia mengetahui persis mengenai bisnis garam juara yang kini menjadi kasus hukum. (Ahmad Sayuti)